KTT G20, Ini 5 Poin Kesepakatan dari Pertemuan di Italia

Kelompok G20 yang menyumbang 80 persen dari emisi dunia telah mencapai sejumlah kesepakatan untuk mengatasi perubahan iklim, termasuk janji untuk mengurangi emisi dan kandungan berbahaya bagi lingkungan.

Selain masalah iklim, berikut sejumlah hal yang juga terjadi saat konferensi berlangsung.

Indonesia memegang kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya dengan rencana pertemuan pemimpin G20 akan digelar di Bali pada akhir Oktober 2022.

Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia sebagai pemimpin G20 adalah untuk membantu upaya bersama dalam pemulihan ekonomi, yakni "Recover Together, Recover Stronger", dengan pembangunan yang berfokus pada manusia, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

"Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh, dan inovasi yang tiada henti," ujar Presiden Jokowi seperti dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ada sejumlah hal yang mereka bahas. Salah satunya, Presiden Jokowi ingin agar kedua negara bekerja sama dalam pembangunan ekonomi hijau dan transisi energi.

Presiden Jokowi mendorong agar ada sejumlah kerja sama nyata, di antaranya di sektor digital, transisi energi dan inklusi keuangan bagi usaha kecil menengah dan perempuan.

Saat keduanya berjumpa, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia bagi Indonesia selama pandemi Covid-19, khususnya bantuan vaksin.

"(Sebanyak) 1,2 juta dosis vaksin telah tiba minggu lalu dan kami sambut baik rencana kedatangan 10,5 juta dosis vaksin," ujar Presiden Jokowi, yang juga mengatakan kondisi Covid-19 di Indonesia sudah membaik dengan positivity rate di bawah satu persen dan lebih dari 185 juta vaksinasi.

Presiden Jokowi juga mengusulkan pembentukan vaccinated travel lane (VTL) dengan Australia demi mempercepat pemulihan ekonomi, termasuk untuk pengakuan sertifikat vaksin.

Pernyataan Presiden Macron itu dilontarkan menjawab pertanyaan wartawan ABC di sela-sela pertemuan KTT G20.

Ketegangan antara kedua pemimpin terlihat jelas setelah kesepakatan pengadaan kapal selam kedua negara dibatalkan, kemudian Australia membuat pakta pertahanan baru dengan Amerika Serikat dan Inggris soal kapal selam bertenaga nuklir .

"Kesepakatan AUKUS adalah berita yang sangat buruk bagi Perancis, tapi bukan hanya untuk Perancis, saya pikir ini juga jadi berita yang sangat buruk bagi kredibilitas Australia dan berita yang sangat buruk bagi mitra-mitra Australia lainnya terkait kepercayaan."

"Saya pikir ini merusak reputasi negara Anda dan Perdana Menteri Anda," ujar Presiden Macron.

PM Morrison bersikeras Presiden Perancis seharusnya sudah tahu jika pandangan Australia berubah, karena ia mengaku pernah mengangkat topik ini saat keduanya menggelar acara makan malam beberapa bulan sebelumnya.

"Saya sudah dengan jelas mengatakan apa yang diberikan Perancis kepada kami tidak akan memenuhi kepentingan strategis Australia," ujar PM Morrison.

Ini menjadi sebuah terobosan soal aturan pajak yang bertujuan untuk menghentikan perusahaan besar menghindari pajak saat mereka mendapat keuntungan banyak.

Sebelumnya pada bulan Oktober lalu, menteri keuangan dari 136 negara mencapai kesepakatan tentang pajak minimal bagi perusahaan global, termasuk raksasa teknologi seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, dan Apple, agar mereka tidak menghindari pajak atau mendirikan perusahaan di kawasan yang pajaknya rendah.

Kesepakatan yang dicapai untuk besarnya pajak minimum perusahaan adalah 15 persen, meski awalnya Presiden Amerika Serikat Joe Bidden mendorong agar angka minimalnya adalah 21 persen.

Menurut pernyataan dan dokumen resmi, para pemimpin G20 setuju untuk mengakhiri pembiayaan publik untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dari luar negara mereka, tetapi tidak menetapkan target untuk menghapus batu bara secara bertahap di dalam negara mereka.

Tidak disebutkan secara spesifik kapan tanggal pastinya pada tahun 2050 untuk mencapai target nol emisi karbon.

Namun, ada sejumlah hal yang dianggap sebagai tindakan nyata, yang menurut para pakar dan ilmuwan akan sangat penting untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim.

"Kami menyadari dampak perubahan iklim (pada perubahan suhu dunia) 1,5 derajat Celsius jauh lebih rendah daripada pada 2 Celsius," demikian pernyataan dalam dokumen tersebut.

"(Untuk) menjaga tetap 1,5 Celsius dibutuhkan tindakan dan komitmen yang berarti dan efektif dari semua negara."

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.