Presiden Brasil Bakal Dijerat Dakwaan Pembunuhan atas Caranya Tangani Covid-19

Berdasarkan dokumen senat yang bocor, Bolsonaro terancam menghadapi 13 dakwaan kriminal atas kebijakannya saat menangani virus corona.

Karena ulah sang presiden itu, corona menyebar tak terkendali di "Negeri Samba" dan membunuh lebih dari 600.000 orang.

Reuters, CNN, dan New York Times melaporkan, senat juga berencana mendakwa sekitar 69 orang di lingkaran kekuasaan Bolsonaro.

Tiga di antaranya merupakan putra Presiden Brasil sejak 1 Januari 2019 itu, dengan sisanya para pejabat pemerintahkan, baik mantan maupun yang masih aktif.

Rancangan laporan setebal 1.200 halaman itu akan menyoroti Jair Bolsonaro yang bertanggung jawab atas kegagalan menangani Covid-19.

Bolsonaro dianggap ceroboh mengejar target kekebalan kelompok (herd immunity), membuat "Negeri Samba" terinfeksi dalam jumlah besar.

"Dengan perilakunya, pemerintah federal, yang seharusnya bertindak cepat, malah membiarkan warganya untuk mati," tulis laporan tersebut.

Selain pembunuhan, Bolsonaro juga terancam menghadapi dakwaan lain, seperti upaya genosida atas penduduk suku asli Brasil.

Kemudian penyimpangan dana publik, pelanggaran tindakan sanitasi, menghasut untuk melakukan kejahatan, dan pemalsuan dokumen pribadi.

Dia juga dituduh mengabaikan saran pejabat kesehatan dan menggembar-gemborkan pengobatan yang belum terbukti.

Belum lagi tuduhan bahwa Bolsonaro sengaja tidak mendukung program vaksinasi massal seperti yang tengah dilakukan seluruh dunia.

Laporan Senat Brasil menyebutkan pemerintahan Bolsonaro menolak membeli vaksin yang sudah ditawarkan.

Tindakannya tidak saja mengabaikan studi saintifik bahwa vaksin sudah terbukti aman dan efektif mengatasi corona.

"Dia juga melawan pendapat pakar epidemiologi yang menyatakan bahwa vaksin akan menyelamatkan nyawa," jelas laporan tersebut dikutip RT Rabu (20/10/2021).

Rancangan itu disiapkan oleh panel beranggotakan 11 orang, dan dipimpin oleh Senator Renan Calheiros.

Reuters mewartakan, gugatan itu masih harus melewati sidang Senat, yang dalam perkembangannya bisa diubah atau malah diveto.