Krisis Pangan Korea Utara Semakin Parah, Anak-anak dan Lansia Berisiko Kelaparan

JENEWA, KOMPAS.com - Krisis pangan semakin parah di Korea Utara, yang warganya hidup di bawah pembatasan pandemi Covid-19 yang ketat.

Kini anak-anak dan orang tua yang paling rentan di negara Asia yang terisolasi itu berisiko kelaparan, kata Tomas Ojea Quintana, penyelidik PBB dalam sebuah laporan yang dirilis Rabu (13/10/2021) melansir AP.

Dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB, Ojea Quintana mengatakan sektor pertanian Korea Utara tampaknya menghadapi banyak tantangan.

Kondisi itu disebabkan oleh penurunan impor pupuk dan barang-barang pertanian lainnya dari negara tetangga China, dampak sanksi PBB dan internasional yang berasal dari nuklirnya. program, dan wabah demam babi Afrika.

Dia mengatakan langkah-langkah pandemi yang berkepanjangan dan ketat sejak Januari 2020 telah mengakibatkan “kesulitan ekonomi yang parah dan peningkatan kerentanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di antara populasi umum.”

Langkah-langkah pembatasan pandemi Covid-19 Korea Utara termasuk penutupan perbatasan skala penuh, pembatasan perjalanan antara kota dan wilayah, dan pembatasan impor pasokan yang tidak penting termasuk barang-barang kemanusiaan.

Sebelum pandemi Covid-19, pengacara Argentina itu mengatakan, lebih dari 40 persen warga Korea Utara “kekurangan pangan”. Banyak warganya yang menderita kekurangan gizi dan pertumbuhan terhambat.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, jumlah itu kini semakin meningkat, mengingat kenaikan harga beras dan jagung di berbagai daerah pada Juni dan tindakan darurat pemerintahnya.

Korea Utara mengatakan pada Senin (11/10/2021) bahwa pemimpin Kim Jong Un mendesak para pejabat untuk mengatasi "situasi suram" dan "kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya" di negara itu.

Media pemerintah Korea Utara dalam pidatonya menandai peringatan 76 tahun berdirinya Partai Buruh yang berkuasa, Kim juga mendesak pejabatnya melakukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan kondisi makanan dan kehidupan rakyatnya.

Pemimpin otoriter berusia 37 tahun itu menegaskan tekad partai untuk melaksanakan rencana lima tahun. Dengan target untuk meningkatkan “ekonomi nasional dan memecahkan masalah pangan, sandang dan perumahan rakyat.”

Suramnya kondisi di Korea Utara

Ojea Quintana mengungkapkan gambaran suram kehidupan rakyat Korea Utara yang "sudah menderita dan menunggu terlalu lama untuk perdamaian, keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia."

Menurutnya sejak pembatasan Covid-19 Korea Utara, mereka menghadapi cobaan yang semakin buruk termasuk isolasi lebih lanjut.

“Perintah negara melakukan penindakan yang lebih luas dan lebih keras atas kehidupan orang-orang. Kebijakan itu semakin mencekik kegiatan ekonomi, dan eksodus badan-badan kemanusiaan dari negara itu.”

Akibatnya, katanya, “keluarga tidak bisa lagi menghidupi diri sendiri”. Semakin banyak yang meminjam dan menjual barang-barang rumah tangga untuk bertahan hidup.

“Banyak pabrik dan tambang tutup karena kekurangan listrik, suku cadang mesin, dan bahan baku,” kata Ojea Quintana.

"Jumlah tunawisma dan anak jalanan meningkat ... (dan) masalah sosial seperti prostitusi, penggunaan narkoba, perdagangan narkoba dan perampokan dilaporkan meningkat karena krisis ekonomi."

Dia mengatakan pemerintah dilaporkan telah memobilisasi penduduk perkotaan. Mereka yang baru saja diberhentikan dari militer, anak-anak yatim piatu dan wanita yang sudah menikah didorong bekerja di sektor pertanian untuk meningkatkan produksi.

Tapi banjir pada awal Agustus dan kurangnya pupuk, pestisida, bahan bakar untuk kendaraan dan bagian pertanian "kemungkinan akan berdampak pada produksi pangan," katanya.

Sanksi Korea Utara

Dalam laporan akhir yang luas sebagai penyelidik khusus PBB tentang hak asasi manusia di Korea Utara, Ojea Quintana meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan pencabutan sanksi.

Sanksi Korea Utara menurutnya “berdampak negatif terhadap bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk di bawah pandemi Covid-19.”

Dia memperbarui seruannya kepada badan paling kuat di PBB untuk merujuk situasi di Korea Utara ke Pengadilan Kriminal Internasional atau membentuk pengadilan untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Kejahatan ini kemungkinan sedang berlangsung, dilambangkan dengan operasi lanjutan dari kamp-kamp penjara politik yang besar,” kata Ojea Quintana.

Keberadaan kamp-kamp ini, yang dikenal sebagai “Kwanliso”, menurutnya mewakili dampak terburuk dari sistem pemerintahan yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia rakyatnya.

Negosiasi nuklir antara Washington dan Pyongyang terhenti selama lebih dari dua tahun. Pasalnya, tidak ada ketidaksepakatan atas permintaan Korea Utara untuk mengakhiri sanksi yang dipimpin AS, dan tuntutan AS untuk langkah signifikan Korea Utara menuju denuklirisasi.

Korea Utara meningkatkan aktivitas pengujian misilnya dalam beberapa pekan terakhir sambil membuat tawaran perdamaian bersyarat ke Korea Selatan. Strategi ini menghidupkan kembali pola “menekan selatan” untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari AS.

“Inilah waktunya untuk mengirimkan sinyal yang jelas, mengambil tindakan nyata dan menemukan cara-cara kreatif, untuk memberikan momentum pada proses diplomatik yang terhenti demi mengamankan penyelesaian konflik secara damai,” kata Ojea Quintana.

Menurutnya bahkan hal “itu bisa termasuk pengumuman deklarasi perdamaian antar pihak.”

Sejak ia diangkat ke jabatannya pada 2016, Korea Utara menolak mengizinkan Ojea Quintana mengunjungi negara itu. Covid-19 juga telah membatasi kunjungannya ke negara-negara tetangga.

Alhasil, dia mengadakan serangkaian pertemuan online dengan para korban pelanggaran hak asasi manusia, anggota keluarga mereka, organisasi masyarakat sipil, badan-badan PBB dan negara-negara anggota PBB.