Anwar Ibrahim Minta Kelompoknya Terima Ismail Sabri Yaakob sebagai PM Malaysia

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim mendesak kelompok oposisi menerima keputusan Raja Malaysia Sultan Abdullah yang menunjuk Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru.

Pemimpin aliansi politik Pakatan Harapan, yang merupakan oposisi, tersebut juga berseru agar anggota dan pendukung koalisinya bekerja keras menyambut pemilu mendatang.

Anwar mengatakan, oposisi telah mengakui bahwa keputusan tersebut sesuai dengan konstitusi serta sesuai konsep demokrasi parlementer dan monarki konstitusional di Malaysia.

“Bagi oposisi, inilah tantangan kita untuk bekerja lebih keras menghadapi pemilu ke-15 (GE15),” kata Anwar, sebagaimana dilansir Malay Mail, Sabtu (21/8/2021).

Dia juga mengajak semua pihak untuk berdoa dan berusaha agar pandemi Covid-19 dan perekonomian cepat dibenahi dan ditanggulangi demi kepentingan rakyat.

“Untuk semua pemimpin, anggota, dan pendukung, kami mendesak untuk menerima keputusan ini dengan tekad yang jelas guna bekerja lebih keras menghadapi GE15,” tutur Anwar.

“Sehingga, kami dapat memenangi kembali mandat rakyat yang kami terima dalam pemilihan terakhir,” imbuhnya.

Pada Jumat (20/8/2021), Sultan Abdullah menunjuk Ismail Sabri dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) sebagai Perdana Menteri kesembilan Malaysia.

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia tersebut sah menjadi pengganti Muhyiddin Yassin yang mundur pada Senin (16/8/2021).

Ismail Sabri Yaakob sebelumnya adalah Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada 7 Juli 2021 sampai 16 Agustus 2021.

Dengan diangkatnya Ismail Sabri, maka UMNO naik lagi ke tampuk kekuasaan Malaysia, sebagaimana dilansir AFP.

UMNO adalah kunci utama koalisi yang memerintah selama enam dekade hingga kehilangan kekuasaan pada 2018, akibat skandal korupsi 1MDB senilai triliunan rupiah.

Namun, UMNO mendapatkan kembali pijakan dalam kekuasaan sebagai mitra dalam pemerintahan terakhir.

Dipilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri baru Malaysia juga berarti mereka merebut kembali jabatan tertinggi negara itu tanpa pemilihan umum.