23 Juli dalam Sejarah, Gamal Abdul Nasser Pimpin Kudeta Mesir 1952

KOMPAS.com - Ketidakpuasan yang lama tak terungkapkan kadang menimbulkan gejolak, yang bisa meledak di kemudian hari.

Ini pulalah yang terjadi di pemerintahan Mesir pada 23 Juli 1952.

Saat itu, terjadi kudeta militer terhadap pemerintah Mesir yang dipimpin Gamal Abdul Nasser.

Kudeta tersebut merupakan luapan ketidakpuasan militer kepada pemerintah, karena dalam kepemimpinan Raja Farouk, terjadi banyak korupsi.

Sebelumnya pada 1922, Mesir mendapat kemerdekaanya dari Inggris, yang terwujud karena kerjasama antara pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja.

Setelah konstitusi Mesir disahkan pada 1923, Inggris masih mengawasi pergerakan dan perkembangan Mesir, bahkan menetapkan gubernurnya di Mesir.

Secara tidak langsung, Inggris masih tetap mengurusi dan mendikte Mesir di bawah pemerintahan Raja Fuad.

Negeri itu pun mulai menata pemerintahan dengan baik.

Tapi sepeninggal Raja Fuad, Mesir dikuasai Raja Farouk yang menjabat ketika berusia masih sangat muda, yakni 17 tahun.

Awalnya, keberadaan Farouk memimpin Mesir memberikan banyak harapan dan kebanggaan dari rakyat, yang percaya bahwa dia bisa menata Mesir dengan lebih baik.

Namun antusiasme rakyat tak dibarengi kinerja elemen pemerintahan. Partai Wadf, terang-terangan menentang Farouk karena dianggap masih terlalu muda untuk memimpin.

Pada 22 Agustus 1936, pemerintahan Farouk menjalin hubungan kerja sama dengan Inggris untuk menjaga keamanan. Inggris pun menempatkan pasukan di wilayah Mesir.

Namun, berbagai penyimpangan dan kriminalitas pun memicu situasi yang buruk di Mesir, termasuk korupsi di jajaran pemerintah.

Para pejabat kerajaan banyak yang menumpuk kekayaan dan aset

Di tengah kekecewaan rakyat itulah muncul kelompok oposisi yang menentang pemerintahan Raja Farouk.

Pada 1942, sekelompok perwira militer membentuk sebuah badan dengan tujuan melakukan perubahan di Mesir.

Salah seorang perwira, Gamal Abdul Nasser, muncul dengan gagasan membentuk organisasi Free Officer (Perwira Bebas).

Para anggota organisasi ini kemudian masuk ke dalam setiap divisi angkatan bersenjata Mesir, menghimpun kekuatan bersama dalam melawan pemerintahan.

Bersama dengan kelompok keamaan Ikhwanul Muslimin, Free Officer mulai menyusun serangkaian tindakan melawan pemerintah.

Akhirnya, pada 23 Juli 1952 terjadi aksi besar-besaran yang dilakukan kelompok penentang pemerintah.

Para mahasiswa dan warga turut andil melakukan aksi menentang pemerintah dan bergabung dengan para perwira ini.

Ketika itu muncul ketegangan antara kelompok militer pro-Raja Farouk dengan militer yang anti pemerintahan.

Kelompok pendukung pemerintah adalah pasukan pengawal kerajaan yang menolak bergabung dengan Free Officer.

Pertumpahan darah pun terjadi. Kudeta dimulai.

Free Officer memberi ultimatum kepada Raja Farouk untuk mengubah Undang-Undang Dasar Mesir, membubarkan parlemen, dan mengusir pasukan Inggris.

Akibat peristiwa tersebut, pada 26 Juli 1952 Raja Farouk meninggalkan Mesir. Peristiwa ini mengakiri kedudukannya sebagai pemimpin di Mesir.

Sepeninggal Raja Farouk, Mesir dipimpin Dewan Transisi yang dipimpin Muhammad Naguib, Aly Maher Pasha, dan Soliman Hafiz Bey.

Dewan dibentuk untuk mengisi kekosongan pemerintahan.

Pada Juni 1953, Muhammad Naguib pun didaulat sebagai Presiden Mesir dengan dukungan dari banyak kalangan dan pemerintah.

Namun, pada 1954, Nasser muncul dari balik layar, menyingkirkan Naguib dari kekuasaan.

Dirinya lantas memproklamirkan diri perdana menteri Mesir.

Nasser kemudian mengukuhkan dirinya menjadi Presiden Mesir dan berkuasa hingga 28 September 1970.