Senat AS Loloskan RUU Larangan Impor dari Xinjiang

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang impor produk dari wilayah Xinjiang, China.

RUU yang dinamakan RUU Pencegahan Kerja Paksa Uighur tersebut disahkan majelis tinggi Kongres AS itu pada Rabu (15/7/2021) sebagaimana dilansir Reuters.

RUU tersebut merupakan upaya terbaru Washington untuk menghukum Beijing atas tuduhan genosida berkelanjutan terhadap etnik Uighur dan minoritas lainnya.

RUU Pencegahan Kerja Paksa Uighur akan menciptakan "praduga" dengan asumsi barang-barang yang diproduksi di Xinjiang dibuat dengan melibatkan tenaga kerja paksa.

Sehingga, produk-produk yang melibatkan negata kerja paksa secara otomatis dilarang melalui UU Tarif 1930, kecuali dinyatakan lain oleh otoritas AS.

Kini, RUU tersebut juga harus disahkan DPR AS sebelum dapat dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden AS Joe Biden hingga akhirnya menjadi UU.

Anggota Senat AS dari Partai Republik Marco Rubio, yang memperkenalkan RUU tersebut dengan Anggota Senat AS dari Partai Demokrat Jeff Merkley, meminta DPR AS untuk bertindak cepat mengesahkan RUU itu.

"Kami tidak akan menutup mata terhadap kejahatan PKC (Partai Komunis China) terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung,” kata Rubio.

“Dan kami tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan (dari Xinjiang) mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang mengerikan itu," sambung Rubio.

"Tidak ada perusahaan AS yang mendapat untung dari pelanggaran ini. Tidak ada konsumen AS yang secara tidak sengaja membeli produk dari tenaga kerja budak," tutur Merkley.

Baik anggota Senat AS dari Demokrat maupun Republik mengatakan, mereka berharap RUU itu akan mendapatkan dukungan kuat di DPR.

Di sisi lain, Biden telah meningkatkan sanksinya kepada China.

Kelompok hak asasi, peneliti, mantan penduduk dan beberapa anggota parlemen dan pejabat Barat mengatakan pihak berwenang Xinjiang telah memfasilitasi kerja paksa dengan menahan sekitar satu juta orang Uighur dan etnik minoritas lainnya sejak 2016.