Kudeta Myanmar Membuat Lebih dari 200.000 Orang Jadi Pengungsi

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - PBB memperkirakan pada Kamis (24/6/2021), lebih dari 200.000 penduduk Myanmar mengungsi akibat konflik kudeta yang berdarah dan membutuhkan bantuan untuk berlindung.

Myanmar telah berada dalam krisis sejak kudeta pada 1 Februari, yang mana pemerintahan terpilih digulungkan oleh kekuatan militer, sehingga memicu kemarahan nasional yang telah menyebabkan protes, pembunuhan, pengeboman, dan pertempuran antara pasukan militer dengan tentara sipil.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengatakan operasi bantuan sedang berlangsung, tetapi terhalang oleh bentrokan bersenjata, kekerasan, dan ketidakamanan di Myanmar.

PBB menyebut pada Kamis (24/6/2021) 177.000 orang mengungsi di negara bagian Karen yang berbatasan dengan Thailand, 103.000 pada Mei, seperti yang dilansir dari CNN pada Jumat (25/6/2021),

Kemudian, lebih dari 20.000 orang berlindung di 100 daerah pengungsian, setelah pertempuran antara Pasukan Pertahanan Rakyat dan tentara di Negara Bagian Chin yang berbatasan dengan India.

Beberapa ribu orang juga telah melarikan diri dari pertempuran di negara bagian Kachin dan Shan utara, wilayah dengan tentara etnis minoritas yang mapan dengan sejarah panjang permusuhan dengan militer.

Persatuan Nasional Karen (KNU), salah satu kelompok etnis minoritas tertua di Myanmar, mengatakan khawatir tentang penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dan hilangnya nyawa warga sipil yang tidak bersalah karena pertempuran meningkat di seluruh negeri.

"KNU akan terus berjuang melawan kediktatoran militer dan memberikan perlindungan sebanyak mungkin kepada orang-orang dan warga sipil tak bersenjata," katanya dalam sebuah pernyataan.

Junta militer mengatakan mereka merebut kekuasaan sipil untuk melindungi demokrasi karena pengaduan yang diabaikan terhadap kecurangan dalam pemilihan pada November yang dimenangkan oleh partai berkuasa Aung San Suu Kyi.

Protes di seluruh Myanmar

Protes anti-kudeta militer berlangsung di negara bagian Kachin, Dawei, wilayah Sagaing dan ibu kota komersial, Yangon, pada Kamis (24/6/2021), dengan para demonstran membawa spanduk dan membuat gerakan 3 jari.

Beberapa mereka juga menunjukkan dukungan bagi masyarakat sipil yang lain yang menentang kekuasaan militer di Mandalay, kota terbesar kedua, yang terjadi baku tembak antara tentara dan kelompok gerilya pada Selasa (22/6/2021), tanda pertama bentrokan bersenjata di pusat kota besar sejak kudeta Myanmar.

Televisi Myawaddy milik militer mengatakan 4 anggota milisi ditangkap pada Kamis (24/6/2021) dan menggambarkan mereka sebagai "teroris".

Asosiasi Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok advokasi yang telah dinyatakan junta militer sebagai organisasi ilegal, mencatat setidaknya 877 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan dan lebih dari 6.000 ditangkap sejak kudeta Myanmar.

Sementara itu, upaya diplomatik dari negara-negara Asia Tenggara untuk menghentikan kekerasan dan memulai dialog antara semua pihak, telah terhenti.

Para jenderal militer mengatakan mereka akan tetap berpegang pada rencana mereka untuk memulihkan ketertiban dan mengadakan pemilihan dalam 2 tahun ke depan.

Tidak seperti kebanyakan kekuatan global yang menentang kudeta militer, Rusia justru memberikan dukungan kepada junta. Disebutkan bahwa Rusia telah lama menjadi sumber utama persenjataan Myanmar.

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing juga telah mengunjungi Rusia, di mana sebuah universitas militer mengangkatnya sebagai profesor kehormatan.

Kunjungannya dilakukan di tengah tekanan internasional untuk tidak menjual senjata kepada junta militer Myanmar atau berbisnis dengan jaringan perusahaannya yang luas.

Media pemerintah Myanmar pada Kamis (24/6/2021), memuat kutipan pidato Min Aung Hlaing di Rusia, di mana ia mengatakan bahwa perlu bagi negara-negara untuk tidak melanggar batas kedaulatan negara lain.

"Myanmar sedang berjuang untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas politik," katanya seperti dikutip," ujar Aung Hlaing.

"Pemerintah saat ini berfokus pada kemunculan kembali kejujuran atas demokrasi," imbuhnya.