Duterte Tolak Penyelidikan Internasional soal Korban Tewas dalam Perang Anti-narkoba

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sebelumnya sudah menyatakan bakal menginvestigasi pembunuhan ekstrayudisial saat kampanye anti-narkoba di Filipina.

Juru bicara pemerintah, Harry Roque, menyebut mereka tidak perlu campur tangan asing dalam mengusut dugaan pembunuhan ekstrayudisial itu.

"Kami tidak butuh bantuan asing untuk mengusutnya karna sistem hukum Filipina bekerja sangat baik," kata dia Selasa (15/6/2021).

Dia mengeklaim, keputusan ICC untuk menginvestigasinya salah secara hukum dan sarat akan motif politik.

Roque mencatat, ICC tidak perlu repot-repot menyelidiki mereka karena Duterte sudah mengumumkan keluar di 2018.

Keputusan presiden berjuluk The Punisher itu terjadi setelah ICC membuka investigasi atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Filipina.

Dilansir RT, pengadilan yang berbasis di Den Haag tersebut menyelidiki perang melawan narkoba yang digaungkan Duterte sejak 2016.

Pada Senin (14/6/2021), Ketua Jaksa Penuntut ICC Fatou Bensouda berkata, investigasi awal sudah dilakukan dan penyelidikan skala penuh akan dihelat.

Bensouda menuturkan terdapat bukti yang cukup bahwa pemerintahan Duterte sudah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dugaan tersebut terjadi antara 1 Juli 2016, hari pertama Duterte menjabat, hingga 16 Maret 2019, sehari setelah Filipina keluar dari ICC.

Sejak awal dia berkuasa, mantan Wali Kota Davao itu sudah mengampanyekan tindakan tegas terhadap pengedar narkoba.

"Jika terkait narkoba, kalian harus menembak dan membunuhnya," demikian kutipan terkenal yang dikeluarkan presiden yang akrab disapa Digong itu.

Media lokal Rappler memberitakan, kepolisian sudah membunuh setidaknya 7.884 terduga pelaku hingga September 2020.

Sementara sejumlah kelompok HAM menyebut korban tewas dalam kampanye tersebut mencapai 27.000 orang.