PBB Peringatkan Ada Ancaman Taliban dapat Kembali Kuasai Afghanistan

NEW YORK, KOMPAS.com - Taliban masih menimbulkan ancaman yang parah dan meluas di Afghanistan. Dewan Keamanan PBB mengkhawatirkan kelompok militan itu dapat berkuasa lagi.

Tim Pemantau PBB yang ditugaskan untuk melacak ancaman Taliban terhadap keamanan di Afghanistan, memberikan gambaran suram tentang keamanan negara itu ke depan.

Apalagi penarikan pasukan AS yang tersisa akan meninggalkan Afghanistan dalam beberapa bulan mendatang.

Biden telah berjanji untuk menarik semua pasukan AS yang tersisa dari Afghanistan sebelum 11 September, peringatan ke-20 pristiwa 9/11.

Hal itu sebagai bagian dari perjanjian 2020 antara pemerintah Trump dan Taliban, yang berisi instruksi untuk kelompok militan itu "tidak bekerja sama dengan kelompok atau individu yang mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya".

Kemudian, sebagai balasan AS akan menarik pasukan dari Afghanistan.

Namun, Tim Pemantau PBB mengatakan bahwa Taliban tetap "berhubungan erat" dengan jaringan Al-Qaeda, yang telah mengancam "perang di semua lini" melawan AS, seperti yang dilansir dari CNN pada Kamis (3/6/2021).  

Kedua kelompok militan tersebut "tidak menunjukkan indikasi memutus hubungan", meski mereka mencoba untuk menutupi hubungan.

Sementara, Taliban menyebut laporan itu adalah "informasi palsu".

Ancaman Taliban

Laporan PBB pada 2020 menyebutkan bahwa pada tahun itu adalah "tahun paling kejam yang pernah dicatat oleh PBB di Afghanistan".

Namun ketika semua pasukan AS mulai ditarik dari tanah Afghanistan, masalah keamanan telah meningkat lebih dari 60 persen dalam 3 bulan pertama pada 2021, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020.

Tim PBB mengatakan bahwa Taliban "dilaporkan bertanggung jawab atas sebagian besar pembunuhan yang ditargetkan, yang telah menjadi ciri kekerasan di Afghanistan, dan tampaknya dilakukan dengan tujuan melemahkan kapasitas pemerintah dan mengintimidasi masyarakat sipil."

Ada pendapat bahwa bagian dari kepemimpinan Taliban tidak tertarik dalam proses perdamaian antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan, yang dijembatani oleh AS.

Hal itu ditunjukkan dengan pernyataan "kedua wakil pemimpin Taliban, Mullah Mohammad Yaqub Omari dan Sirajuddin Haqqani dilaporkan oleh negara-negara anggota, menentang pembicaraan damai dan mendukung solusi militer."

Haqqani adalah komandan jaringan yang memiliki kekuatan semi-otonom kuat dalam struktur Taliban.

Mullah Yaqub adalah putra mendiang pendiri Taliban, Mullah Omar, diangkat sebagai kepala Komisi Militer Taliban pada Mei 2020.

"Taliban telah berani untuk mempertahankan serangan untuk waktu yang lebih lama sambil juga menjalankan kebebasan bergerak yang lebih besar," sebut laporan PBB itu.

"Ini telah memungkinkan Taliban untuk mengerahkan pasukan massal di sekitar ibu kota provinsi dan pusat distrik utama, memungkinkan mereka untuk tetap siap melancarkan serangan," lanjutnya.

Banyak yang percaya bahwa Taliban "berusaha untuk membentuk operasi militer di masa depan, ketika tingkat pasukan asing tidak lagi dapat merespons secara efektif".

Menurut laporan PBB, negara-negara anggota menilai bahwa kelompok militan Taliban berusaha "menguasai sekitar 50 hingga 70 persen wilayah Afghanistan di luar pusat kota, juga melakukan kontrol langsung atas 57 persen pusat administrasi distrik."

Asfandyar Mir, analis keamanan Asia Selatan di Universitas Stanford, mengatakan bahwa Taliban tampaknya siap untuk melakukan serangan terhadap pemerintah Afghanistan.

"Taliban mulai memberikan tekanan besar di provinsi-provinsi yang berdekatan dengan Kabul, yang mengkhawatirkan, di negara tetangga Laghman, yang terjadi pembelotan pasukan keamanan Afghanistan yang substansial ke Taliban," kata Mir kepada CNN.

"Di selatan negara itu, Taliban siap untuk memberikan lebih banyak tekanan pada ibu kota provinsi," lanjutnya.

"Penarikan militer internasional yang akan datang...akan menantang pasukan pemerintah Afghanistan dengan terbatasnya operasi udara karena lebih sedikit drone dan radar serta kemampuan pengawasan, lebih sedikit dukungan logistik dan artileri," catatan tim PBB.

PBB juga mengungkapkan keprihatinan bahwa unit yang lebih terlatih seperti komando Afghanistan harus menanggung banyak beban pertempuran, terlebih jika unit Tentara Nasional Afghanistan kurang disiplin atau Polisi Nasional Afghanistan membelot.