Biden Ancam Bekukan Aset Para Jenderal Myanmar yang Lakukan Kudeta

"Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokrasi dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint," kata Biden dikutip dari AFP.

"Militer harus melepaskan kekuasaan," lanjutnya.

Presiden ke-46 "Negeri Paman Sam" itu telah memutus aliran dana 1 miliar dollar AS (Rp 14 triliun) di Amerika yang bisa diakses para jenderal, dan akan segera menjatuhkan sanksi baru.

"Saya sudah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang menggerakkan kudeta, kepentingan bisnis mereka, serta anggota keluarga dekat," ujar Biden.

Politisi Partai Demokrat itu pun menyampaikan, pemerintahannya akan menetapkan siapa saja target putaran pertama yang akan dikenai sanksi pekan ini.

Ia pun menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengekang bantuan ke Myanmar (disebut Biden sebagai Burma), yang ditujukan ke masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.

Hukum AS melarang kiriman bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta, meski hampir semua pendanaan mereka ke Myanmar disalurkan melalui organisasi non-pemerintah.

Para jenderal termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah berada dalam jerat sanksi perjalanan dan keuangan, atas kasus penindasan Muslim Rohingya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, Amerika masih bisa meningkatkan tekanan lagi ke para jenderal dengan mengoordinasikan tindakannya dengan para sekutu.

"Kami bisa mengenakan sanksi yang lebih berat dengan bekerja sama barenag mitra dan sekutu yang sejalan," kata Price.