Biden Bekukan Penjualan Senjata Miliaran Dollar AS ke Arab Saudi dan UEA

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengkaji ulang penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) yang diresmikan oleh Presiden ke-45 AS, Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan dalam pengarahan pers pertamanya pada Rabu (27/1/2021) bahwa pengkajian ulang itu bertujuan untuk membuat kepastian dengan mempertimbangkan strategi ke depan kita dan kebijakan luar negeri ke depan kita.

"Itulah yang kami lakukan saat ini," katanya kepada wartawan, seperti yang dilansir Al Jazeera pada Rabu (27/1/2021).

The Wall Street Journal pertama kali melaporkan pada Rabu (27/1/2021) bahwa pemerintahan Joe Biden telah memberlakukan pembekuan sementara penjualan miliaran dollar AS senjata ke kedua negara itu.

Termasuk penjualan amunisi berpemandu presisi (PGM) untuk Arab Saudi dan pesawat tempur F-35 untuk UEA.

Langkah itu dilakukan sepekan setelah Biden berjanji pada pelantikannya untuk menilai ulang hubungan Washington dengan Riyadh.

Sejak menduduki jabatannya, Biden telah menandatangani serangkaian tindakan eksekutif untuk meninjau ulang atau membalikkan beberapa kebijakan utama Trump.

Sejauh ini, Trump menjajga hubungan erat dengan UEA dan Arab Saudi sejalan dengan dukungan kuatnya untuk Israel dan tekanan maksimum terhadap Iran.

Pada Mei 2019, Trump mengumumkan keadaan darurat nasional setelah ketegangan dengan Iran untuk menghindari keberatan dari Kongres soal penjualan senjata bernilai 8 miliar dollar AS (Rp 112,5 triliun) ke Arab Saudi, UEA, dan Yordania.

Pemerintahan Trump juga mengizinkan penjualan amunisi kecil senilai 290 juta dollar AS (Rp 4,077 triliun) ke Arab Saudi yang berakhir pada Desember 2020.

Pemerintahan terdahulu juga memberitahu Kongres pada November bahwa mereka telah menyetujui penjualan sistem senjata mutakhir lebih dari 23 miliar dollar AS (Rp 323,3 triliun), termasuk pesawat jet tempur F-35 dan drone bersenjata, ke UEA.

Pengumuman itu datang tak lama setelah pemerintah UEA setuju untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dalam kesepakatan yang dijembatani oleh AS.

"Ini adalah pengakuan hubungan kami yang semakin dalam dan kebutuhan UEA terhadap kemampuan pertahanan tingkat lanjut untuk mencegah dan mempertahankan diri terhadap ancaman yang meningkat dari Iran," kata Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dalam sebuah pernyataannya pada saat itu.

Kelompok hak asasi manusia mengecam penjualan senjata itu dengan mengatakan bahwa itu dapat memicu konflik regional, terutama di Libya dan di Yaman, di mana UEA dan Arab Saudi telah melancarkan perang yang menghancurkan melawan pemberontak Houthi di negara itu.

Anggota parlemen Republik dan Demokrat juga mengecam transfer senjata, dengan mengatakan bahwa itu akan memfasilitasi perlombaan senjata yang berbahaya.

Legislator mengajukan resolusi bersama bipartisan yang berusaha menghentikan kesepakatan, tetapi upaya mereka gagal di Senat AS, di mana dua suara prosedural tidak memperoleh mayoritas di majelis.

Trump juga mengancam akan memveto upaya kongres apa pun untuk menghentikan penjualan.