PBB Minta Thailand Ubah Hukum Anti-Penghinaan Monarki “Lese Majeste”

JENEWA, KOMPAS.com - Badan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), meminta Thailand untuk mengubah undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki atau lese majeste.

Hukum ini telah menjerat setidaknya 35 aktivis, salah satunya berusia 16 tahun, dalam beberapa pekan terakhir.

Melansir Reuters pada Jumat (18/12/2020), PBB mengatakan Thailand harus berhenti menggunakan undang-undang tersebut, termasuk menghentikan pidana serius lainnya terhadap pengunjuk rasa.

Thailand dituding melakukan tindak kriminalisasi yang melanggar kebebasan berekspresi.

Penuntutan atas hukum ini berhenti pada 2018, tapi prosesnya dimulai lagi saat demonstran menyerukan reformasi mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Hal itu terjadi berbulan-bulan selama demonstrasi jalanan berlangsung. Mereka dinyatakan bersalah di bawah hukum penghinaan kerajaan, dan dituntut dengan hukuman 3-15 tahun penjara.

Juru bicara Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mencatat dakwaan lain juga diajukan terhadap pengunjuk rasa, yaitu terkait penghasutan dan pelanggaran kejahatan komputer.

"Kami menyerukan kepada Pemerintah Thailand, untuk menghentikan penggunaan berulang-ulang tuduhan kriminal serius terhadap individu," kata juru bicara Ravina Shamdasani dalam jumpa pers di Jenewa.

Ia menambahkan bahwa pengunjuk rasa menggunakan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, mendesak Thailand untuk mengubah undang-undang lese majeste, supaya hukum ini sejalan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Pemerintah Thailand tidak segera berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters, dengan mengatakan perlu meninjau pernyataan kantor hak terlebih dahulu.

Protes yang dipimpin pemuda dimulai pada Juli. Tujuannya untuk menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang merupakan mantan pemimpin junta, dan untuk penyusunan konstitusi baru.

Mereka kemudian menyerukan reformasi monarki. Raja diminta untuk lebih bertanggung jawab di bawah konstitusi.

Demostrasi tersebut juga menuntut perubahan aturan yang memberi raja kendali atas keuangan kerajaan dan beberapa unit tentara.