Pengadilan Bebaskan Petinggi Partai Berkuasa yang Terlibat Kasus Pembongkaran Masjid Kuno Abad ke-16

NEW DELHI, KOMPAS.com - Pengadilan khusus membebaskan beberapa petinggi partai berkuasa di India, Bharatiya Janata Party (BJP), atas dugaan keterlibatan mereka dalam pembongkaran Masjid Babri pada 1992.

Mantan Wakil Perdana Menteri LK Advani, pemimpin BJP MM Joshi dan Uma Bharti sebelumnya menolak dakwaan bahwa mereka menghasut massa Hindu untuk merobohkan Masjid Babri Abad ke-16 di kota Ayodhya.

Penghancuran itu memicu kekerasan yang menyebabkan sekitar 2.000 orang meninggal dunia.

Peristiwa itu juga menjadi momen yang penting berkaitan dengan menguatnya kekuatan politik Hindu sayap kanan.

Penyelidikan yang digelar lembaga pemerintah federal dan komisi independen sebelumnya menyalahkan para petinggi BJP, termasuk mantan Perdana Menteri Atal Behari Vajpayee, yang meninggal dunia pada 2018.

Dakwaan akhirnya dijatuhkan kepada 49 orang, termasuk Advani, Joshi dan Bharti pada 1993. Tujuh belas di antara mereka telah meninggal dunia sejak dakwaan itu.

Pada Rabu (30/09) seperti yang dilansir dari BBC, pengadilan membebaskan semua terdakwa dengan alasan tak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pembongkaran itu direncanakan.

Organisasi All India Muslim Personal Law Board telah menyatakan akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi.

Setahun setelah putusan bersejarah lainnya

Tiga pemimpin BJP tidak hadir dalam sidang dan menyaksikan sidang putusan melalui saluran video. Media juga dilarang meliput di dalam ruang sidang.

Putusan ini bersejarah dan sekaligus menyulut perdebatan.

Para pengamat politik mengatakan masalah ini kemungkinan besar akan semakin meningkatkan ketidakpuasan dan marginalisasi di kalangan kelompok minoritas Muslim.

Penduduk Muslim di India diiperkirakan mencapai 200 juta orang.

Pembebasan sosok senior BJP dalam kasus pembongkaran Masjid Babri terjadi setahun setelah putusan bersejarah lainnya.

Tahun lalu, Mahkamah Agung memberikan tanah yang disengketakan kepada umat Hindu dan putusan itu mengakhiri sengketa kepemilikan selama puluhan tahun.

Meski pun, mengakui pembongkaran masjid adalah "pelanggaran yang mengerikan terhadap aturan hukum", Mahkamah Agung memberikan sebidang tanah lain di Ayodhya kepada umat Islam untuk membangun masjid.

Massa dari kelompok Hindu menghancurkan masjid dengan alasan masjid di Ayodhya tersebut dibangun di atas kuil tempat kelahiran dewa yang dihormati, Dewa Ram.

Pada Agustus lalu, Perdana Menteri Narendra Modi meletakkan batu pertama pembangunan kuil Hindu di lokasi itu. Ini sudah menjadi janji utama BJP dan momen simbolis yang besar bagi basis nasionalis Hindu yang keras.

Apa yang terjadi pada 6 Desember 1992?

Kerumunan massa di masjid bermula dari prosesi keagamaan yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok Hindu sayap kanan, termasuk BJP yang ketika itu menjadi partai oposisi terbesar.

Mereka berjanji akan memulai pembangunan kuil di lokasi yang disengketakan.

Namun, mereka sudah berjanji kepada pengadilan dan pemerintah bahwa aksi mereka hanyalah simbolis. Mereka akan mengadakan upacara agama dan tidak akan merusak masjid.

Berdasarkan laporan BBC, "massa dalam jumlah besar, mungkin 150.000 orang, berkumpul dan mendengarkan orasi para pemimpin BJP dan Vishwa Hindu Parishad (VHP) sayap kanan".

Di antara yang hadir adalah Advani, kini berusia 92 tahun, dan Joshi, sekarang 86 tahun. Keduanya kemudian menjadi sosok penting di pemerintahan pimpinan BJP.

Ketika itu, ribuan pria bersenjatakan cangkul, palu, pentungan besi dan kapak menyerang barisan polisi yang menjaga masjid.

Mereka naik ke kubah masjid dan mulai menghancurkan kubah yang terbuat dari semen. Dalam hitungan beberapa jam, bangunan masjid sudah rata dengan tanah.

Dalam hitungan jam pula, kerusuhan Hindu-Muslim pecah di banyak daerah di India. Kerusuhan terburuk terjadi di Mumbai yang diperkirakan menyebabkan 900 orang terbunuh.

Komisi dibentuk dan diketuai oleh mantan hakim pengadilan tinggi MS Liberhan untuk menyelidiki kejadian-kejadian yang mengarah ke pembongkaran masjid.

Penyelidikan berlangsung selama 17 tahun dan laporannya yang berisi 900 halaman diserahkan kepada pemerintah pada 2009.

Komisi menyalahkan sejumlah sosok senior BJP, termasuk mantan PM Atal Behari Vajpayee dan Advani.

Komisi menyimpulkan pembongkaran masjid sudah direncanakan dengan matang.

Para politikus senior BJP membantah terlibat, namun sejumlah pemuka Muslim mengatakan penghancuran masjid itu direncanakan oleh pemimpin oposisi ketika itu, LK Advani, dan pihak-pihak lain yang meminta para pekerja mereka meratakan masjid dengan tanah.