Dicalonkan Trump Jadi Hakim Agung, Siapa Amy Coney Barrett?

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencalonkan Amy Coney Barrett, sosok favorit kelompok sosial konservatif, untuk menjadi Hakim Mahkamah Agung (MA) AS yang baru.

Berbicara di sisi Barrett di Taman Mawar Gedung Putih, Trump menggambarkan Barrett sebagai "perempuan dengan prestasi yang tak tertandingi".

Jika pencalonannya dikukuhkan oleh Senat AS, Hakim Barrett akan menggantikan hakim berpandangan liberal Ruth Bader Ginsburg yang baru saja meninggal dunia pada usia 87 tahun.

Pencalonan tersebut akan memicu pertarungan sengit di Senat, menjelang pemilihan presiden November mendatang.

Saat mengumumkan nominasi Hakim Barrett pada Sabtu (26/9/2020), Trump menyebut sosok perempuan tersebut sebagai "cendekiawan dan hakim yang luar biasa" dengan "kesetiaan tak tergoyahkan pada konstitusi".

Kandidat presiden dari Partai Demokrat Joe Biden mendesak Senat AS untuk tidak terburu-buru "bertindak untuk mengisi kekosongan ini sampai rakyat AS memilih presiden dan Kongres mereka berikutnya".

"Konstitusi AS dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para pemilih untuk didengar suaranya tentang siapa yang menjabat di MA. Momen itu adalah sekarang dan suara mereka harus didengar," katanya.

Jika pencalonan Barrett dikonfirmasi, maka mayoritas hakim di pengadilan tertinggi AS akan berpandangan cenderung konservatif, dengan proporsi enam banding tiga.

Perempuan berusia 48 tahun itu akan menjadi hakim ketiga yang ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik dalam masa jabatan ini, setelah Neil Gorsuch pada 2017 dan Brett Kavanaugh pada 2018.

Sembilan Hakim Mahkamah Agung menjabat untuk seumur hidup, dan keputusan mereka dapat membentuk kebijakan publik tentang segala hal, mulai dari aturan soal senjata, hak suara, hingga aborsi dan dana kampanye, jauh setelah presiden yang menunjuk mereka berhenti menjabat.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengadilan telah melegalkan pernikahan sesama jenis di semua 50 negara bagian AS, menyetujui pemberlakuan larangan perjalanan yang dikeluarkan Trump untuk negara-negara mayoritas Muslim, dan menunda rencana AS untuk mengurangi emisi karbon.

Siapakah Amy Coney Barrett?

Setelah lulus dari Sekolah Hukum Notre Dame University di Indiana, Amy Coney Barrett menjadi juru tulis untuk mendiang Hakim Antonin Scalia. Pada 2017, Dia dinominasikan oleh Trump ke Pengadilan Banding Sirkuit ke-7 yang berbasis di Chicago.

Ia kerap digambarkan sebagai seorang Katolik yang taat. Menurut sebuah artikel majalah pada 2013, dia mengatakan bahwa "kehidupan dimulai saat pembuahan".

Pernyataannya itu membuatnya menjadi sosok favorit di kalangan religius konservatif yang ingin membatalkan keputusan Mahkamah Agung pada 1973 yang melegalkan aborsi secara nasional.

Kelompok LGBT telah mengkritik keanggotaannya dalam kelompok Katolik konservatif, People of Praise, yang jaringan sekolahnya memiliki pedoman yang menyatakan keyakinan bahwa hubungan seksual hanya boleh terjadi antara pasangan heteroseksual yang menikah.

Sebagai hakim, Barrett pernah memberi keputusan yang mendukung kebijakan imigrasi garis keras Trump dan menyatakan pandangan yang mendukung hak kepemilikan senjata yang luas.

Kaum konservatif berharap Barret akan membantu membatalkan Obamacare, program asuransi kesehatan yang diprakarsai oleh pendahulu Trump dari Partai Demokrat, Barack Obama.

Sekitar 20 juta rakyat AS bisa kehilangan jaminan kesehatan mereka jika pengadilan membatalkan Undang-Undang Perawatan Terjangkau atau Affordable Care Act (ACA).

Menyusul pengumuman pada Sabtu, pemimpin fraksi Demokrat di Senat Chuck Schumer memperingatkan para senator bahwa memberikan suara untuk mengukuhkan Hakim Barrett bisa menjadi akhir dari Obamacare.

"Suara dari senator manapun untuk Hakim Amy Coney Barrett adalah suara untuk mematikan Affordable Care Act dan menghilangkan perlindungan bagi jutaan rakyat AS," kata Schumer.

Pada Sabtu, Hakim Barrett mengatakan putusannya sebagai Hakim Mahkamah Agung hanya akan didasarkan pada hukum.

"Hakim bukanlah pembuat kebijakan, dan mereka harus tegas dalam mengesampingkan pandangan pribadi yang mungkin mereka miliki terhadap suatu kebijakan," ujarnya.

Akankah Barrett Dikukuhkan?

Gedung Putih telah mulai menghubungi kantor Senat Republik untuk menjadwalkan pertemuan dengan sang nomine, sebagaimana dilaporkan oleh CBS berdasarkan informasi dari sumber di gedung pemerintahan AS itu.

Panggilan resmi diperkirakan akan dilakukan pada Rabu (30/9/2020). Calon kemudian akan diwawancarai oleh Komite Kehakiman Senat yang beranggotakan 22 politikus dari Partai Republik dan Demokrat.

Sidang dengar pendapat biasanya berlangsung antara tiga sampai lima hari. Setelah itu anggota komite akan menentukan lewat pemungutan suara apakah mereka akan mengirimkan nominasi ke Senat penuh. Jika ya, semua 100 senator akan mengadakan pemungutan suara lagi untuk mengukuhkan pencalonan atau menolaknya.

Partai Republik memegang suara mayoritas tipis di Senat, dengan 53 senator, tapi tampaknya mereka telah mengantongi 51 suara yang dibutuhkan untuk mengukuhkan Hakim Barrett.

Pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell telah berjanji untuk mengadakan pemungutan suara konfirmasi sebelum pemilihan presiden pada 3 November.

Partai Demokrat tampaknya tidak punya banyak pilihan prosedural untuk mencegah Hakim Barrett melenggang lewat Senat ke bangku Mahkamah Agung.

Trump mengatakan proses pengukuhan akan "sangat mudah" dan "sangat cepat".

Mengapa Nominasi Ini Kontroversial?

Setelah Ginsburg meninggal karena kanker pada 18 September, para senator Partai Republik telah dituduh munafik karena mengusahakan nominasi Mahkamah Agung dalam tahun pemilu.

Sementara pada 2016, McConnell menolak mengadakan sidang dengar pendapat untuk orang yang dicalonkan presiden dari Partai Demokrat Barack Obama ke Mahkamah Agung, Merrick Garland.

Nominasi itu, yang dilakukan 237 hari sebelum pemilu, dengan sukses diblokir karena Partai Republik menguasai Senat dan berargumen keputusan itu harus dibuat di luar tahun pemilu.

Kali ini, McConnell memuji nominasi Hakim Barrett, dengan mengatakan bahwa Trump "tidak bisa membuat keputusan yang lebih baik."

Dengan kurang dari 40 hari hingga pemilu 2020, Partai Demokrat mengatakan bahwa Partai Republik harus konsisten dengan sikap mereka sebelumnya dan membiarkan para pemilih yang memutuskan.

Biden menyebut upaya Trump menunjuk hakim agung sebagai "penyalahgunaan kekuasaan".