Kisah Haji Sulong, Pemimpin Muslim Thailand yang Hilang Misterius 66 Tahun Silam

"Sekarang aku lanjut belajar di Bang Kwang, dan karena aku belum lulus, para guru tidak mengizinkan kami untuk putuskan pendidikan kami. Setelah kami lulus, kami dapat kembali dan mengajar anak-anak untuk mempersiapkan masa depan".

Demikian pesan-pesan dalam surat Haji Sulong bin Abdul Kadir yang juga dikenal sebagai Haji Sulong Tomina atau Haji Sulong, seorang pemimpin spiritual dan politik yang berpengaruh di Pattani, Thailand selatan.

Surat itu dituliskan pada 25 Agustus 1950 saat ia berada di Lapas Pusat Bang Kwang di Nonthaburi Utara Bangkok, Thailand.

Lembaran surat tua berwarna kecoklatan itu adalah salah satu dari puluhan surat yang dia tulis untuk keluarganya selama di penjara, setelah dituduh menghasut pemberontakan separatis, antara tahun 1948-1952, menyusul pengajuan proposal berisi tujuh poin kepada pemerintah Thailand untuk mengupayakan otonomi terbatas dan identitas budaya Muslim Melayu Pattani.

Seorang cucu dari Haji Sulong menunjukkan kepada BBC Thai surat-surat berbahasa Thai kuno ini.

Dia meminta sesama tahanan politik untuk menuliskannya untuknya karena dia tidak berbicara atau menulis dalam bahasa Thailand. Setiap surat yang keluar dibaca dan disaring oleh petugas penjara sebelum dikirim.

Setelah berjalan beberapa langkah dari Jalan Ramkomut di tengah kota tua Pattani yang ramai, kami mencapai sebuah rumah tua yang terletak di tengah ketenangan. Ini adalah kediaman Haji Sulong yang beberapa tahun lalu direnovasi dan kembali ke kondisi semula.

Rumah itu memiliki tempat khusus dalam sejarah karena di sanalah ia menulis proposal berisi tujuh poin, yang menurut seorang akademisi sejarah lokal, berfungsi sebagai landasan gerakan yang menyerukan kebebasan budaya bagi umat Islam di empat provinsi di bagian paling selatan Thailand.

Sebuah masjid yang berdiri tidak jauh dari sana, yang dia bantu bangun, sebelumnya adalah sekolah agama Islam pertama di negara itu.

Pada hari itu, dia dan putra tertuanya serta sejumlah rekannya diduga diculik dan kemudian dibunuh oleh petugas keamanan di dekat Danau Songkhla.

Warisan politik dan sosial Haji Sulong terlihat jelas bahkan hingga 66 tahun sejak hari penghilangan paksanya.

Perjuangan dan pengorbanannya yang penuh semangat tertuang kembali di spanduk-spanduk yang menghiasi berbagai jalanan setempat dan di lembaga-lembaga pendidikan, ketika generasi muda Muslim bersatu menyerukan kepada pihak berwenang, untuk bertindak melawan penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum terhadap aktivis politik yang diduga dilakukan oleh aparat negara.

BBC Thai berbicara dengan anak dan cucu dari keluarga Tomina untuk memahami kehidupan dan pemikiran almarhum pemimpin spiritual Muslim.

Bagaimana Haji Sulong tetap relevan dengan populasi Muslim? Apa saja warisan yang dia tinggalkan?

Mengumpulkan kepercayaan publik

"Sebenarnya, dia sama sekali tidak memimpin gerakan (separatis). Satu-satunya fokusnya adalah mendidik masyarakat. Dia prihatin ketika melihat orang-orang tidak secara serius memahami esensi Islam."

Den Tomina, putra ketiganya yang berusia 86 tahun, seorang politisi Muslim senior utama dari Thailand Selatan, menceritakan karya ayahnya dari ingatan dan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang-orang yang dekat dengannya.

Pada tahun 1927, Haji Sulong kembali ke Thailand setelah ziarah ke Mekkah. Dia mendapati Muslim di Pattani berada di bawah pengaruh spiritualisme dan menyimpang dari ajaran Islam sehingga dia memulai berdakwah.

Dia mengundang masyarakat lokal untuk memahami dan menerima Islam melalui dialog dan teknik-teknik lainnya di Pattani dan provinsi-propinsi terdekat lainnya, yaitu Yala dan Narathiwat.

Den berkata bahwa satu-satunya impian ayahnya saat itu adalah "membantu Muslim lokal untuk memahami Islam dan berhenti mempraktikkan spiritualisme."

Pada tahun 1929, Haji Sulong mempertimbangkan sebuah gagasan untuk mendirikan sekolah agama Islam pertama di Thailand.

Dia memutuskan untuk tidak membangun sebuah madrasah karena dia lebih memilih sekolah yang tidak hanya fokus pada pendidikan Islam, tetapi juga yang menawarkan pendidikan normal yang mencakup sosial ekonomi.

Membangun sekolah itu diperkirakan menelan biaya sekitar 7.000 Baht. Sebanyak 3.000 Baht di antaranya akan berasal dari Phraya Phahon Pholphayuhasena, pemimpin revolusi tahun 1932 yang menggulingkan Raja Rama VII dan merupakan perdana menteri kedua Thailand di bawah pemerintahan sipil setelah kudeta.

"Sekolah Madarasah Al Maarif Al Wataniah Fatani" menerapkan sistem yang relatif modern dan segera menjadi tempat berkumpul yang memainkan peran penting dalam membangun rasa hormat dan keyakinan seputar Haji Sulong di antara Muslim Melayu setempat.

Ketidakpercayaan yang mengakar dan bagaimana kebijakan nasionalis mencekik Muslim Melayu

"Saat itu, seseorang yang sangat dihormati di antara umat Muslim setempat akan dilihat oleh pihak berwenang sebagai ancaman."

Penjelasan ringkas Den Tomina menggambarkan kondisi politik yang genting pada saat ayahnya menjadi suara terdepan pada komunitas Muslim.

Ketika Panglima Tertinggi Plaek Pibulsongkhram menjadi Perdana Menteri (masa jabatan pertama 1938-1944), pemerintahnya memperjuangkan kebijakan Pembangunan Bangsa yang kontroversial dengan menyebarluaskan belasan pengumuman.

Konsep keras bangsa Thailand secara paksa mewajibkan warga negara terlepas dari ras atau keyakinan untuk memeluk identitas Thai dan secara terbuka mengikuti keseragaman sosial dan budaya Thailand.

Menurut artikel Keheningan monumen peluru: Kekerasan dan Manajemen Kebenaran karya Chaiwat Satha-Anand, negara Thailand mengandalkan Undang-undang Kebudayaan Nasional untuk melarang pakaian tradisional Muslim Melayu, nama Arab dan bahasa Melayu serta ibadah Islam.

Di beberapa daerah, sebuah perintah resmi dikutip untuk memaksa umat Islam menghormati patung Buddha. Hukum waris Islam digantikan oleh Hukum Perdata dan Komersial Thailand di pengadilan Thailand di empat provinsi yang mayoritas penduduknya Muslim.

Penindasan terhadap identitas Islam menciptakan kebencian yang meluas, menarik serentetan petisi dari Muslim lokal yang menentang perlakuan tidak adil oleh pemerintah.

Meredakan ketegangan, Haji Sulong selaku ketua Komite Islam Sentral Thailand Pattani mengajukan proposal berisi tujuh poin kepada pemerintahan Thawal Thamrongnawasawat pada 3 April 1947.

"Perdana Menteri Luang Thamrongnawasawat menanggapi dengan membentuk sebuah komite untuk memantau situasi di empat provinsi di bagian Selatan yang mayoritas penduduknya Muslim."

"Masalah merajalela, sebut saja - korupsi yang meluas, orang-orang lokal yang dieksploitasi tidak mendapat bantuan, orang-orang sangat menderita.

"Ketika dia mengetahui sekelompok pejabat dari Bangkok sedang berkunjung, dia mengadakan pertemuan, dia menarik sebanyak 200 peserta dan mengatakan kepada mereka, 'Perwakilan pemerintah datang ke sini. Apa yang kita harapkan dari mereka?'

"Mereka mempertimbangkan dan menghasilkan proposal tujuh poin yang terkenal ini - yang pada dasarnya, adalah permohonan masyarakat." Den menceritakan kembali prosesnya.

Rincian usulan tentang model otonomi di empat provinsi yang dikemukakan Haji Sulong adalah:

Tuduhan pengkhianatan

Menanggapi proposal tersebut, Pemerintah Thawal memutuskan pada Juli di tahun yang sama untuk menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri menentukan model administrasi lokal yang sesuai untuk provinsi.

Sebenarnya, aksi tersebut tidak merespons secara komprehensif semua poin dalam proposal yang pada intinya bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan administratif serta mempromosikan hak budaya etnis Muslim Melayu.

Mengklarifikasi penerimaan negara Thailand atas proposal tersebut pada saat itu, Den Tomina mengatakan mereka hanya "menyetujui beberapa konsesi kecil", yaitu mengizinkan kelas Jawi di sekolah dasar umum setempat dan meningkatkan jumlah pejabat Muslim.

Kudeta pada 8 November 1947 menempatkan warga sipil Khuang Apbaiwong sebagai perdana menteri dan menteri dalam negeri baru. Dia bersumpah akan mengeluarkan kebijakan yang keras untuk membebaskan negara dari "dalang separatis".

Akibatnya, Haji Sulong dan rekan-rekannya ditangkap pada Januari 1948, dengan tuduhan "mengatur dan bersekongkol untuk mengubah tradisi penguasa yang mapan".

Menurut catatan Yayasan Haji Sulong, dia dijatuhi hukuman penjara empat tahun delapan bulan di Penjara Pusat Bang Kwang karena tidak menghormati pemerintah. Sementara, tuduhan pengkhianatan dibatalkan.

Penghilangan paksa

Haji Sulong dibebaskan pada 15 Juni 1952. Sejak saat itu, ia berada di bawah pengawasan ketat negara yang berujung pada penghilangan paksa dua tahun kemudian.

Den menceritakan hari ketika dia bertemu ayahnya untuk terakhir kalinya 66 tahun yang lalu pada 13 Agustus 1954 ketika dia kembali dari Negara Bagian Kelantan, Malaysia, guna mengenyam pendidikan.

"Saat itu sekolah libur dan saya baru saja kembali untuk berkumpul dengan keluarga. Polisi memintanya untuk bertemu mereka di Songkhla, jadi dia membawa serta kakak laki-laki tertua saya sebagai penerjemah karena dia tidak bisa berbicara bahasa Thai sepatah kata pun. Dia turun lalu pergi dengan taksi. Saya tidak sadar ini akan menjadi yang terakhir kali saya melihatnya. "

Pagi itu, Haji Sulong; putranya, Ahmad; dan dua rekannya berangkat menemui Polisi Cabang Khusus Songkhla di distrik Muang.

Den melanjutkan, "Mereka turun dari taksi di distrik Kokpho dan mereka melanjutkan dengan kereta api ke distrik Hatyai di mana mereka disambut oleh polisi yang menunggu."

"Selama penahanan, mereka diizinkan untuk menjalankan salat lima waktu. Tak lama kemudian mereka dibawa ke Songkhla dan secara sepintas ditanyai untuk memberikan catatan resmi. Setelah urusan selesai, algojo mereka menunggu mereka di luar."

Keluarganya dengan panik mencari mereka dan mencari petunjuk. Berbagai pihak ditanyai, mulai dari Polisi Cabang Khusus, Gubernur Pattani, hingga menteri dalam negeri melalui sebuah surat. Tanggapan resmi mengatakan Haji Sulong dan ketiga pria itu telah meninggalkan Thailand.

Istri Haji Sulong dan putranya, Den, memutuskan untuk pergi ke Bangkok dan meminta untuk bertemu dengan Perdana Menteri Marshall Plaek Phibunsongkhram di kediamannya di Chidlom.

Mereka malah diterima oleh istrinya, Dame La-iad. Dia memberi mereka jawaban yang membuat Den sadar bahwa tidak ada harapan untuk menemukan ayahnya hidup-hidup.

"Tepat saat kami melihat Dame La-iad, semuanya telah berakhir. Dia berkata kepada kami, 'Jangan repot-repot mencarinya. Dia mati'. Itu tahun 1957 sebelum perubahan politik akan melanda Thailand sekali lagi."

Kebenaran mengenai identitas orang-orang yang berada di balik pembunuhan Haji Sulong menjadi lebih jelas menyusul kudeta yang menggulingkan Phibunsongkhram pada tahun yang sama.

Rezim baru yang dipimpin oleh Panglima Tertinggi Sarit Thanarat membuka penyelidikan resmi untuk mengungkap kebenaran.

Kebenaran yang diungkapkan panitia investigasi menemukan bahwa Haji Sulong, putranya, dan dua rekannya dibunuh pada hari yang sama saat mereka bertemu dengan polisi.

Menurut temuan tersebut, "Mereka dicekik, tubuh mereka dibelah dan diikat ke tiang semen, dan kemudian dibuang di Danau Songkhla."

Catatan dalam arsip Haji Sulong Foundation juga mengindikasikan bahwa mantan Wakil Komandan Biro Kepolisian Cabang Khusus, Kolonel Puth Buranasompob, yang dekat dengan Kapolres Jenderal Phao Siyanond, mengungkapkan dalam bukunya An Iron Man of Asia bahwa ada perintah untuk membunuh Haji Sulong.

"Pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu"

Setelah lebih dari enam dekade setelah kepergiannya, pemerintah Thailand tetap waspada terhadap anak-anak dari keluarga Tomina. Siklus ketidakpercayaan terus berjalan.

Pada tahun 1957, putra keduanya, Amin, terpilih menjadi anggota Parlemen, tetapi kemudian ditangkap atas tuduhan menghasut kerusuhan, meskipun pengadilan kemudian membatalkan tuduhan tersebut.

Setelah protes besar-besaran di Masjid Pusat Pattani pada tahun 1975 sebagai respons atas pembunuhan warga sipil Muslim dan pembuangan jenazah mereka di atas jembatan Kortor, Amin kembali diinterogasi. Karena dia tidak lanjut aktif dalam konstituensi politiknya, dia mengambil suaka politik pada tahun 1982.

Ketika ditanya apa yang tidak dipelajari Thailand sejak masa Haji Sulong memimpin gerakan di Pattani, Den dengan tegas menjawab, "Saya pikir pemerintah Thailand tidak pernah tidak tahu [apa yang terjadi], persepsi mereka dibutakan oleh bias."

Den, putra kedua Haji Sulong, yang telah menjabat sebagai anggota parlemen selama delapan periode, senator, dan menteri kabinet berkata, "Pemerintah Thailand tahu [apa yang terjadi]. Pimpinan negara tahu segalanya, tetapi mereka tidak mengambil tindakan."

Dia mengutip penyesuaian protokol negara agar sesuai dengan praktik keagamaan Muslim yang disusun oleh SBPAC (Pusat Administrasi Propinsi Perbatasan Selatan) sebagai tanggapan atas rekomendasi Syaikhul Islam (Chularajmontree) selama pemerintahan Prem Tinsulanonda yang, katanya, akhirnya tidak menghasilkan apa-apa.

Separatisme di provinsi-provinsi Thailand bagian selatan

Proposal berisi tujuh poin oleh Haji Sulong, serta keberadaan keluarga Tomina di tengah kegiatan-kegiatan politik di wilayah selatan, membuat para anggota keluarga Haji Sulong menampung banyak pertanyaan mengenai situasi terkait kondisi setempat, solusi-solusi yang memungkinkan, dan arah proses perdamaian yang berjalan selama bertahun-tahun.

Den Tomina, yang terus mengikuti proses perdamaian dari jauh mengatakan, "Muslim lokal dengan cermat memantau proses tersebut."

Dia mengatakan semua fakta dan detail di meja perundingan harus dibuka untuk umum, sehingga mereka tahu proses tawar-menawar dan hasil pembicaraan.

Dia menyebut pembicaraan pada 2013 di mana usulan lima butir BRN (Barisan Revolusi Nasional) dikenal luas di ranah publik. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa "perantara" merupakan syarat esensial dalam mempercepat perundingan perdamaian.

Politisi Oktogenarian ini berpendapat bahwa proposisi tertinggi yang dapat muncul sebagai solusi yang memungkinkan adalah mengizinkan otonomi di provinsi-provinsi selatan yang merupakan skenario yang diperbolehkan dalam kerangka Konstitusi Thailand sebagaimana diucapkan secara konsisten oleh pemerintah Thailand.

"Ada pertanyaan-pertanyaan soal bagaimana kita akan menyelesaikan masalah dan saya hanya mengatakan semuanya ada di dalam dokumen-dokumen yang ada. Apalagi, ada banyak proposal yang disahkan oleh panitia-panitia DPR, tapi belum ada yang terungkap."

"Jadi saya katakan di mana tidak ada kemauan, tidak ada jalan keluar. Otonomi akan mengakhiri teka-teki ini. Tidak bisa ada pemisahan, yang saya tidak setuju. Memisahkan [dari Thailand] dengan sendirinya tidak akan tahan lama.

"Pemikiran Haji Sulong jauh melampaui zamannya"

"Dok, mari kita mengubur yang telah berlalu dan mulai lagi dari awal."

Seorang pejabat pemerintah pernah berkata demikian kepada Dokter Petchdao Tomina, cucu dari Haji Sulong, yang juga adalah anggota parlemen dari partai partil Bhumjaithai. Sikap itu dilontarkan saat gelombang kekerasan kembali muncul di kawasan Thailand selatan pada tahun 2014.

"Jika ini adalah keluarga Anda sendiri dan jika orang-orang di keluarga Anda menjadi korban penghilangan paksa, bagaimana perasaan Anda?" balasnya.

Percakapan ini, yang merupakan upaya terselubung untuk menghilangkan ingatan pahit dari keluarga Tomina, mengingatkan kembali bahwa rasa sakit yang disebabkan oleh penculikan Haji Sulong tetap hidup dalam memori dan merupakan bahan bakar yang rawan tersulut api di ujung selatan Thailand.

Jika dilihat dari sudut pandang pemerintah Thailand, Haji Sulong adalah seorang pemimpin pemberontak. Sementara, dia dilihat oleh sesama Muslim Melayu di daerah itu sebagai pemimpin spiritual yang berkomitmen untuk solusi-solusi damai.

Nasib Haji Sulong yang mendukung cara-cara damai tapi justru menjadi korban penghilangan paksa, membangkitkan sinisme di kalangan muda Muslim setempat.

Akankah mereka tetap setia pada cara damai atau beralih ke kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka cita-citakan?

"Keluarga kami berkomitmen pada cara damai," kata Dokter Petchdao Tomina.

Menurutnya usulan otonomi jika dilihat dari perspektif politik dan administrasi saat ini, ketujuh poin yang disusun Haji Sulong tersebut pada dasarnya mengarah pada distribusi kekuasaan administratif, legislatif, dan yudikatif.

"Orang-orang dari generasi itu tidak bisa memahami cara berpikir Haji Sulong yang maju. Jauh melampaui zamannya, sayangnya dia dicap sebagai dalang gerakan separatis dan kami sebagai anak pemberontak."

Anggota parlemen ini menunjukkan bahwa tujuh poin dan lima poin, yang disusun oleh Haji Sulong dan BRN, saling terkait dalam beberapa hal.

Dia mendesak negara untuk membawa ini ke meja negosiasi dan mereka harus mengatakan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak.

"Kami ingin kedua belah pihak, negara, dan para pembangkang untuk secara serius menjaga kepentingan generasi muda - anak-anak dan pemuda, yang layak ditempatkan sebagai pertimbangan utama saat para negosiator bekerja untuk memajukan pembicaraan, dan kesejahteraan mereka harus diperhatikan dalam proses negosiasi."