Presiden Xi Jinping Siapkan Langkah untuk Cegah Separatisme di Tibet

BEIJING, KOMPAS.com - Presiden China Xi Jinping memberikan mandatori pada Sabtu (30/8/2020), untuk membangun "benteng yang tak tertembus", untuk menjaga stabilitas di Tibet, melindungi persatuan nasional, dan mendidik massa dalam perjuangan melawan "perpecahan".

China menguasai Tibet sejak 1950, yang dideskripsikannya sebagai "pembebasan damai", yang membantu wilayah Himalaya yang terpencil membuang masa lalu "feodalisme", menurut laporan yang dilansir dari Reuters pada Sabtu (29/8/2020).

Namun, para kritikus yang dipimpin oleh pemimpin spiritual yang diasingkan, Dalai Lama, mengatakan bahwa aturan Beijing tersebut sama dengan "genosida budaya".

Pada pertemuan senior Partai Komunis tentang pemerintahan masa depan Tibet, Xi memuji pencapaian yang dibuat dan memuji para pejabat garis depan di Tibet, tetapi mengatakan lebih banyak upaya diperlukan untuk memperkaya, meremajakan, dan memperkuat persatuan di wilayah tersebut.

Pendidikan politik dan ideologi perlu diperkuat di sekolah-sekolah Tibet untuk "menanam benih cinta China di lubuk hati setiap pemuda", kata Xi dalam sambutan yang diterbitkan oleh kantor berita negara Xinhua.

Berjanji untuk membangun "persatuan, makmur, beradab, harmonis dan indah baru, modern, sosialis Tibet", Xi mengatakan China perlu memperkuat peran Partai Komunis di wilayah tersebut dan lebih mengintegrasikan kelompok etnisnya.

Buddhisme Tibet juga perlu beradaptasi dengan sosialisme dan kondisi China, tambahnya.

Kelompok advokasi Kampanye Internasional untuk Tibet (ICT) mengatakan pernyataan Xi menunjukkan pemerintahan China masih menerapkan sistem "tangan besi".

Dalam komentar yang dikirim lewat email, presiden ICT, Matteo Mecacci, berkata, “Jika orang Tibet benar-benar diuntungkan dari kepemimpinan China seperti yang diklaim Xi dan pejabat lainnya, maka China tidak perlu takut akan separatisme dan tidak perlu menyerahkan rakyat Tibet pada politik pengulangan pendidikan."

Kebijakan China terhadap Tibet kembali menjadi sorotan tahun ini di tengah memburuknya hubungan dengan Amerika Serikat.

Pada Juli, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan AS akan membatasi visa untuk beberapa pejabat China yang terlibat dalam pemblokiran akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam "pelanggaran hak asasi manusia", serta menambahkan bahwa Washington mendukung "otonomi yang berarti" untuk Tibet.