Kim Jong Un Terapkan Lockdown Pertama di Korea Utara

PYONGYANG, KOMPAS.com - Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un menerapkan lockdown di seluruh kota Kaesong, dekat dengan perbatasan Korea Selatan, setelah ditemukan seseorang dengan gejala Covid-19, yang membuat ia percaya kemungkinan "virus ganas" itu telah masuk ke negaranya.

Penetapan itu dilaporakan oleh media setempat pada Minggu (26/7/2020), sebagaimana yang dilansir Associated Press pada hari yang sama.

Jika orang tersebut secara resmi dinyatakan sebagai pasien virus corona, maka ia akan menjadi kasus virus corona pertama yang dikonfirmasi di Korea Utara.

Korea Utara dengan tegas mengatakan tidak memiliki satu pun kasus virus corona di wilayahnya, klaim yang dipertanyakan oleh para ahli luar negeri.

Lockdown diumumkan pemerintah Korea Utara pada Jumat sore (24/7/2020). Korean Central News Agency (KCNA) mengatakan, kasus orang yang dicurigai itu adalah seorang pelarian yang melarikan diri ke Korea Selatan beberapa tahun lalu, sebelum secara ilegal melintasi perbatasan ke Korea Utara awal pekan lalu.

KCNA mengatakan sekresi pernapasan dan tes darah menunjukkan orang itu "diduga telah terinfeksi" dengan virus corona.

Disebutkan kemudian orang dengan infeksi Covid-19 berserta orang-orang yang telah memiliki kontak fisik dengannya, dibawa pemerintah ke Kaesong untuk melakukan karantina dan sudah berjalan 5 hari terakhir ini.

Pemerintah Korea Utara telah melakukan beberapa upaya untuk melawan Covid-19 yang dinilai sebagai "masalah nasional", yang mana pada awal tahun telah menutup semua lalu lintas perbatasan, melarang turis asing, dan memobilisasi petugas kesehatan untuk mengkarantina siapa pun yang memiliki gejala virus corona.

Namun, tindakan lockdown baru pertama kali dilakukan oleh pemerintah Korea Utara untuk melawan penyebaran Covid-19.

Para ahli luar negeri mengatakan Covid-19 di Korea Utara dapat memberikan konsekuensi yang mengerikan karena infrastruktur perawatan kesehatan masyarakat yang buruk dan kurangnya pasokan peralatan medis yang kronis di sana.

Kaesong adalah sebuah kota yang terletak tepat di utara perbatasan darat Korea Selatan yang dijaga ketat dan memiliki penduduk sekitar 200.000 orang.

Kota ini pernah menjadi kompleks industri Korea Utara dan Korea Selatan yang dikelola bersama, tetapi mandeg sejak 2016, di mana terjadi ketegangan nuklir di antara kedua negara.

Pada bulan lalu, Korea Utara meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong untuk memprotes kampanye oleh aktivis Korea Selatan yang telah mengirim selebaran anti-Pyongyang yang melintasi perbatasan.

Selama pertemuan darurat Politbiro pada Sabtu (25/7/2020), Kim juga menyatakan keadaan darurat di daerah Kaesong dan "mengklarifikasi tekad Komite Sentral Partai untuk beralih dari sistem anti-epidemi darurat negara ke sistem darurat maksimum dan mengeluarkan peringatan tertinggi," kata KCNA.

Pertemuan Politbiro juga membahas "kinerja penjagaan yang longgar" di daerah perbatasan tempat orang dengan Covid-19 yang dicurigai menyeberang dari Korea Selan ke Korea Utara.

KCNA mengatakan bahwa Kim dan para pemimpin lainnya diberi pengarahan tentang hasil penyelidikan intensif terhadap unit militer yang bertanggung jawab atas kasus penyeberangan perbatasan dan membahas pemberian "hukuman berat".

Lebih dari 33.000 warga Korea Utara telah melarikan diri ke Korea Selatan selama 20 tahun terakhir untuk menghindari kemiskinan dan penindasan politik, sebagian besar melalui perbatasan yang panjang dan bersinggungan dengan China.

Namun, jarang bagi seorang pelarian Korea Utara untuk kembali ke tanah air mereka dengan melintasi perbatasan antar-Korea yang bertabur ranjau.

Pemerintah Korea Selatan tidak memiliki komentar langsung tentang pengumuman yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut.

"Menyalahkan seorang pembelot yang diduga kembali karena membawa Covid-19 ke negara itu, kemungkinan dimaksudkan untuk mengalihkan kesalahan atas penyebaran virus dari China dan Pyongyang dan ke Seoul," kata seorang profesor dari Universitas Ewha di Seoul, Leif-Eric Easley.

"Ini juga bisa menjadi taktik untuk meningkatkan tekanan diplomatik pada (Korea Selatan) dan berusaha untuk lebih lanjut mencegah Korea Utara dari membelot ke Korea Selatan," katanya.