UU Keamanan Nasional Diklaim akan Mengembalikan Stabilitas Hong Kong

HONG KONG, KOMPAS.com - Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam, membela Undang-undang (UU) Keamanan Nasional dan mengatakan akan mengembalikan stabilitas Hong Kong.

Dia juga berjanji akan mengimplementasikan UU tersebut dengan penuh semangat sekaligus memberikan jaminan dan peringatan kepada 7,5 juta penduduk Hong Kong.

"Saya memperingatkan kepada orang-orang radikal untuk tidak coba-coba melanggar hukum ini karena konsekuensi hukumnya sangat serius," kata Lam sebagaimana dilansir dari AFP, Selasa (7/7/2020).

Dia membantah tuduhan bahwa UU tersebut akan membatasi kebebasan warga dan mengecam kesalahan tafsir terhadap dampaknya.

"Ini tentu saja bukanlah malapetaka bagi Hong Kong," sambung Lam. UU tersebut oleh Barat digaungkan sebagai peraturan yang kontroversial.

"Saya yakin seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri Hong Kong akan berkembang di 'Satu Negara, Dua Sistem" ini," imbuh Lam.

Pembahasan UU Keamanan Nasional itu sendiri dirahasiakan dan langsung diterapkan tanpa melalui legislatif Hong Kong terlebih dahulu.

UU tersebut menempatkan tindakan subversif, pemisahan diri, terorisme, dan berkolusi dengan pasukan asing sebagai tindak kejahatan.

Peraturan tersebut juga memberikan yurisdiksi China dalam beberapa kasus yang sangat serius.

Analis dan banyak negara Barat memperingatkan tindakan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat secara damai.

Pemerintah hong Kong kini mengatakan bahwa mengadvokasi kemerdekaan atau meminta otonomi yang lebih besar merupakan tindakan ilegal.

Kini warga Hong Kong telah menghapus akun media sosial mereka dan sejumlah buku-buku tertentu telah dihilangkan dari perpustakaan.

Lam juga menolak sebutan bahwa UU Keamanan Nasional membuat warga Hong Kong resah. 

"Saya belum melihat ketakutan yang meluas di antara warga Hong Kong sepekan terakhir," sambung Lam.

Dia menambahkan UU tersebut sebenarnya tidak terlalu berat untuk dipatuhi.