Korea Selatan Minta Korea Utara Pegang Teguh Perjanjian

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Selatan pada Minggu (14/6/2020) mengadakan pertemuan keamanan darurat dan mendesak pihak Korea Utara untuk menegakkan perjanjian rekonsiliasi. 

Peristiwa itu terjadi beberapa jam pasca Korea Utara mengancam akan merusak kantor penghubung dan melakukan tindak militer terhadap Korea Selatan.

Ada kekhawatiran bahwa Korea Utara dapat beralih memprovokasi untuk meningkatkan persatuan internalnya dan merebut konsesi di luar karena pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat (AS) masih berada di jalan buntu.

Pengamat mengatakan Korea Utara sangat membutuhkan kelonggaran sanksi dari AS di tengah wabah virus corona.

Direktur keamanan nasional Korea Selatan, Chung Eui Yong menggelar konferensi video darurat dengan kementerian di bidang keamanan dan para jenderal militer pada Minggu pagi untuk mendiskusikan situasi terakhir di semenanjung Korea.

Mereka juga membahas tentang langkah-langkah yang mungkin dilakukan pemerintah, sebagaimana dikatakan pihak kepresidenan Gedung Biru.

Kementerian Unifikasi yang mengurus hubungan dengan Korea Utara mengatakan bahwa kedua Korea harus berusaha mematuhi semua perjanjian yang telah mereka capai. 

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pihaknya akan memantau dengan cermat pergerakan militer Korea Utara dan menjaga kesiapan militer Korea Selatan yang kuat.

Baik Kementerian Unifikasi mau pun Pertahanan sama-sama berpandangan bahwa situasi saat ini sangat buruk.

Sementara itu pada Sabtu malam, Kim Yo Jong, adik dari pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memperingatkan bahwa Seoul akan segera menyaksikan 'peristiwa tragis penghancuran gedung penghubung Utara-Selatan yang tak berguna di Korea Utara."

Dia juga mengatakan akan menyerahkan pada militer Korea Utara terkait hak untuk mengambil langkah pembalasan selanjutnya terhadap Korea Selatan.

Sebelumnya, diketahui bahwa Korea Utara telah memutus semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan.

Mereka juga mengancam akan membatalkan perjanjian pada 2018 yang mengarah pada penghentian latihan senjata, membuang beberapa ranjau darat dan menghancurkan pos jaga di garis depan untuk kedua belah pihak.

Serangkaian ancaman Korea Utara beberapa waktu terakhir akibat Seoul gagal mencegah aktivis dan pembelot yang meluncurkan selebaran propaganda anti Pyongyang yang melintasi perbatasan mereka.

Beberapa ahli mengatakan Korea Utara sangat frustrasi karena Korea Selatan belum melakukan cukup banyak untuk menghidupkan kembali proyek-proyek ekonomi bersama Utara yang menguntungkan.

Juga, karena Korea Utara menghadapi jalan buntu soal pembicaraan nuklirnya bersama Washington.