Cegah Kasus George Floyd Terulang, New York Larang Polisi Pakai Chokehold

Langkah ini ditempuh, menyusul maraknya gelombang protes akibat kematian tragis George Floyd yang lehernya ditindih lutut polisi.

Gubernur New York Andrew Cuomo secara resmi menandatangani 10 undang-undang yang disahkan kedua majelis legislatif negara bagian tersebut, awal pekan ini.

Dalam UU baru itu, salah satu aturannya adalah pelarangan chokehold (piting leher) seperti yang digunakan polisi saat mengamankan Eric Garner, pria Afrika-Amerika yang tewas di New York pada 2014.

New York juga mencabut UU yang menetapkan dokumen kepolisian sebagai "rahasia", yang berkaitan dengan evaluasi profesional petugas kepolisian, termasuk catatan kedisiplinan.

Ke depannya, publik termasuk media akan dapat mengakses catatan itu secara bebas, tanpa harus meminta persetujuan pengadilan.

Setelah kematian George Floyd pada 25 Mei yang lehernya ditindih lutut polisi, departemen kepolisian kota Minneapolis mengungkap bahwa Derek Chauvin telah menjadi subyek dari 18 pengaduan dalam 20 tahun masa jabatannya.

Namun rincian dari pengaduan-pengaduan itu belum diungkap ke khalayak luas.

Cuomo pada Jumat juga mengumumkan, akan menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan hampir 500 departemen kepolisian di New York, untuk "mengembangkan rencana yang mengubah dan memodernisasi strategi serta program kepolisian di wilayahnya."

Aturan-aturan ini menyasar beberapa masalah utama yang muncul dalam protes besar-besaran di seluruh Negeri "Paman Sam", seperti diskriminasi rasial, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi, dan transparansi dalam proses pengaduan terhadap petugas.

Jika ada departemen kepolisian yang belum mematuhi UU baru ini hingga April 2021, mereka akan kehilangan pendanaan dari negara bagian, kata Cuomo dalam konferensi pers yang dikutip AFP Sabtu (13/6/2020).

Dalam konferensi pers itu, hadir pula para pemimpin Partai Demokrat dan aktivis hak-hak sipil Al Sharpton.

"UU ini berarti ada beberapa perubahan substantif, jadi kita tidak akan membahas ini lagi di situasi berikutnya," ucap Sharpton.

Ia melanjutkan, ancaman pemotongan dana untuk departemen kepolisian yang gagal menerapkan perubahan, "adalah model di mana kita seharusnya berada, berurusan dengan hak-hak sipil abad ke-21 di negara ini."