Tangani Covid-19, Jepang Siap Perluas Darurat Nasional ke Seluruh Negeri

Kabar tersebut diumumkan pada Kamis (16/4/2020). Perdana Menteri Shinzo Abe juga dikabarkan akan mengubah anggaran, untuk menyertakan bantuan tunai bagi semua orang.

Negeri "Sakura" sebelumnya menerapkan darurat nasional di Tokyo dan 6 wilayah lain termasuk Osaka. Namun daerah lain meminta untuk ditambahkan juga, menyusul kekhawatiran tentang penyebaran Covid-19.

Darurat nasional yang diterapkan Jepang bukan lockdown, dan telah dioperasikan sejak 7 April. Awalnya situasi ini direncanakan berlaku selama sebulan.

Reuters melaporkan, Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan pertemuan para ahli akan diadakan pada Kamis malam tentang perluasan keadaan darurat.

Dalam anggaran sebelumnya, pemerintah telah menyisihkan 300.000 yen (Rp 43,8 juta) tetapi hanya untuk rumah tangga yang pendapatannya terdampak akibat virus corona.

Pemerintahan Abe dikabarkan akan mengubah rencananya, dengan memberikan 100.000 yen (Rp 14,6 juta) kepada setiap warga negara, kata seorang sumber kepada Reuters, yang mengaku sangat memahami masalah tersebut.

Meningkatnya jumlah kasus virus corona dan penutupan bisnis, membuat ekonomi Jepang sangat tertekan.

Rancangan anggaran tambahan, yang disusun untuk mendanai paket stimulus mendekati 1 triliun dollar AS (Rp 15,73 kuadriliun) yang dikeluarkan pemerintahan Abe minggu lalu, butuh persetujuan parlemen untuk diberlakukan.

Sangat jarang pemerintah Jepang membuat perubahan rancangan anggaran, yang dipetakan dengan hati-hati oleh Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan berbagai pandangan politisi.

Sebuah perubahan seperti itu akan menjadi tantangan bagi Abe dalam menangani korban ekonomi yang semakin bertambah akibat pandemi, tanpa menambahkan terlalu banyak tekanan pada keuangan Jepang yang sudah compang-camping.

Sebuah jajak pendapat dari Reuters menunjukkan, sebagian besar perusahaan Jepang kecewa dengan rencana stimulus pemerintah karena terlalu sedikit, dan terlambat.

Survei menunjukkan Abe kehilangan dukungan akibat tanggapan yang lambat terhadap wabah virus corona. Kritik semakin meluas dengan menyebutnya tutup telinga terhadap parahnya krisis, terlihat dari unggahan-unggahan di media sosialnya.

Dukungan untuk kabinet Abe juga turun menjadi 39 persen dalam survei NHK yang diterbitkan pada Senin (13/4/2020).

Kabinet Abe turun 4 poin, dengan 75 persen responden mengatakan deklarasi keadaan darurat pada 7 April terlambat dilakukan.