Tantangan Ibu Kota Baru Indonesia: Mampukah Tampil Lebih Baik?

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo awal Maret ini memasukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Ahok bersaing dengan tiga calon lain, yaitu Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro serta Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Dalam beberapa bulan terakhir nama tenar diikutsertakan pemerintah dalam proyek pemindahan ibu kota

Eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair, President Softbank Corp Masayoshi Son, dan Putra Mahkota Uni Emirat Arab Syekh Mohammed bin Zayed Al Nahyan diberi kursi sebagai dewan pengarah proyek.

"Demi membangun kepercayaan publik internasional," kata Jokowi kepada pers tentang alasannya melibatkan tiga figur global tersebut.

Namun apakah proyek besar ini bisa sesuai janji pemerintah dan target keberlanjutannya? Apalagi Indonesia belum pernah mengadakan proyek sebesar ini, kata pemenang sayembara desain ibu kota baru, Sibarani Sofian.

Jakarta dan sejumlah kota satelit di sekitarnya sudah delapan kali dilanda banjir dalam dua bulan pertama tahun 2020.

Setidaknya 60 orang meninggal dunia, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, akibat banjir di sekitar ibu kota pada pekan pertama 2020, sementara ratusan ribu orang lainnya mengungsi.

Kerugian kalangan pebisnis diperkirakan Bank Indonesia mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Bencana serupa diklaim Presiden Joko Widodo tak bakal terjadi di calon ibu kota baru Indonesia, yang sebagian berada di Penajam Paser Utara dan sisanya di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Meski akhir Januari lalu beberapa kawasan di Penajam Paser Utara banjir, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut wilayah itu tidak termasuk lokasi yang bakal menjadi ibu kota baru.

Dengan klaim yang diutarakannya pada Indonesia Digital Economy Summit di Jakarta, 27 Februari lalu itu, Jokowi ingin memperkuat pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dianggapnya vital.

Namun seberapa mungkin target proyek ibu kota baru, yang ditargetkan selesai 2024, bisa terlaksana?

Fakta menunjukkan bahwa Jakarta berkelindan dengan persoalan banjir, risiko tenggelam karena penurunan muka tanah, isu kemacetan, polusi, hingga kepadatan penduduk.

Walau begitu, merujuk berbagai peristiwa dan kajian ilmiah, lahan ibu kota baru juga dekat dengan masalah ekologis seperti deforestasi, kebakaran hutan, lubang tambang, hingga masyarakat adat yang rentan terpinggirkan.

Dalam sesi wawancara dengan BBC, Sibarani Sofian, pemenang sayembara desain ibu kota baru, menyebut pemerintah belum pernah mengadakan proyek pembangunan besar dengan target capaian kilat seperti ini.

Tantangan dan hambatan pembangunan ibu kota baru, menurut Sibarani, begitu besar sehingga tak mungkin dijalankan dengan cara yang biasa saja.

Sibarani terlibat dalam proyek Pemerintah Provinsi Jawa Barat merevitalisasi Kalimalang yang sempat molor.

Dimulai akhir 2019, anggaran proyek itu juga dipangkas karena beberapa alasan.

"Kalau kita mau mencapai target ibu kota dalam waktu yang begitu cepat, dengan mimpi yang begitu besar dan tinggi, harus ada cara baru bukan cuma saat mendesain tapi saat mengadakan proyek itu," kata Sibarani.

"Sampai saat ini saya belum melihat itu, masih dilakukan seperti proyek pemerintah lainnya."

"Tidak ada jalan untuk tidak melakukan ini dengan benar karena pertaruhannya begitu besar: nama negara dan reputasi."

"Kalau diikuti dengan benar, arahnya pasti ke sana, walau sekarang belum terlihat strategi pemerintah untuk mengeksekusi proyek ini dengan baik," tuturnya.

Permukaan rumah Fitri Angreni turun 20 sentimeter setiap tahun. Demi menjaga rumahnya tak tenggelam direndam air laut yang lebih tinggi, ia membeli empat truk batu, krikil, dan semen untuk memperbaiki fondasi.

"Plafon rumah kami semakin dekat dengan tinggi tanah," ujarnya sembari tertawa.

Permukiman tempat tinggal Fitri di Jakarta Utara yang sangat padat itu – sehingga hanya sepeda motor yang mungkin melintas di sela-selanya – kini dua meter di bawah permukaan air laut.

Di ujung gang sempit itu berdiri tanggul semen. Itulah satu-satunya yang melindungi rumah Fitri dari ancaman air bah.

Warga pesisir Teluk Jakarta terus-menerus meninggikan tanggul tersebut. Tahun 2007, air laut menyembur melalui tembok pembatas itu. Sepuluh tahun setelahnya, kejadian serupa terjadi lagi.

Menurut kajian tim peneliti geodesi Institut Teknologi Bandung, penurunan tanah di Jakarta Utara salah satu yang tercepat di dunia.

Hampir 95% wilayah Jakarta Utara diprediksi bakal terendam air tahun 2050, jika tak ada siasat jitu menangani persoalan itu.

Bagi Fitri, mempertahankan rumah petak yang dihuni tiga generasi keluarganya adalah satu-satunya yang bisa ia perjuangkan.

"Kami harus pindah ke mana? Kami tidak punya pilihan," ujarnya.

Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, Jakarta yang dulu bernama Batavia menjadi pusat Hindia Belanda. Kota pelabuhan yang berawa-rawa itu dikembangkan seperti Amsterdam, ibu kota Belanda yang juga berada di bawah permukaan laut.

Setelah kemerdekaan, dua presiden Indonesia, Sukarno dan Suharto disebut sempat berwacana menetapkan ibu kota negara baru di luar Jakarta.

Rencana itu kini kembali digulirkan Presiden Joko Widodo.

"Kita tidak bisa mengatasi persoalan yang tercipta akibat kesalahan tata kelola kota pada masa lalu. Tapi sekarang kita punya kesempatan besar untuk memulai dari awal, membangun kota dari nol," kata Sibarani Sofian.

"Kita berkesempatan membangun kota yang lebih ideal dibanding yang saat ini ada. Kami ingin membuat kota yang seimbang dengan alam karena Kalimantan adalah paru-paru dunia," tuturnya.

Dalam sayembara yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, para arsitek kota diminta mendesain 'ibu kota pintar' yang berkelanjutan.

Desain itu juga diharuskan menjadi cermin nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Apa respons Sibarani dan kawan-kawannya?

Sebuah kota di pinggir Teluk Balikpapan yang berdiri di atas bekas perkebunan sawit.

Ibu kota itu digadang-gadang bakal dikelilingi lima kota satelit di tengah hutan hujan tropis Kalimantan.

"Sebanyak 70% kawasan ibu kota akan menjadi ruang hijau. Kami ingin mengembalikan fungsi hutan produksi dan bekas lubang tambang," ucap Sibarani.

"Kami ingin melindungi kawasan hutan yang masih alami dan menjadikannya sebagai persembahan untuk dunia," tuturnya.

Desain ibu kota baru yang disusun Sibarani mengusung konsep biomimikri.

Artinya, klaim dia, pusat ibu kota bakal menyerupai bentang hutan hujan tropis Kalimantan yang terdiri dari empat ruang kehidupan.

Sibarani berkata bagian bawah tanah ibu kota baru akan dikembangkan serupa ruang jalar akar pepohonan hutan.

Sistem transportasi publik dan infrastruktur seperti kanal banjir direncanakan dibangun di dalam tanah.

Bagian permukaan hutan disebut Sibarani sebagai yang paling kaya secara ekologis.

Padanan ruang hutan yang terproteksi dari matahari dan pergerakan alami itu bakal diterapkan menjadi bentang kota yang mudah dilewati air dan angin. Dua tingkatan kota di atasnya disamakan Sibarani dengan kanopi dan mahkota hutan.

"Di hutan pohon menjadi pusat interaksi, di level ini monyet, tupai dan binatang lain bergerak. Di kota kami, kami akan buat penghubung antarbangunan, jadi warga tidak perlu turun ke jalan dan menggunakan kendaraan," tuturnya.

"Di level atas ada penutup. Pepohonan hutan bisa sedemikian tinggi karena bagian puncaknya mereka mencari sumber cahaya. Yang kami lakukan adalah membuat panel surya dan kebun vertikal di setiap bangunan," kata Sibarani.

Bagaimanapun, Rita Padawangi, pakar tata kota di Singapore University of Social Sciences, ragu pembangunan ibu kota baru tak meninggalkan dampak negatif bagi lingkungan.

"Dari sudut pandang sosial dan lingkungan, saya masih memiliki banyak pertanyaan. Suka tidak suka, jika Anda membangun kota, akan ada konversi lahan hijau. Jelas lingkungan akan terdampak," kata Rita.

Hingga berita ini diturunkan Kementerian Lingkungan Hidup masih melakukan kajian lingkungan atas proyek ibu kota baru. Menurut Rita, desain kota yang bervisi ramah lingkungan perlu dibuktikan dalam proses pembangunan.

"Memang terlihat bagus di atas kertas, tapi kita semua tahu Indonesia tidak punya rekam jejak baik dalam mengimplementasikan rencana berwawasan lingkungan yang berkelanjutan," ujarnya.

Kepada pers di Jakarta, Januari lalu, Darmawan Prasodjo, Wakil Presiden Direktur PT PLN (Persero), menyebut perusahannya masih menyusun rancangan suplai listrik untuk ibu kota.

"Kalau bisa 100% energi terbarukan, ini akan menggunakan sistem terbaik, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo," ujarnya seperti dikutip Kata Data.

Untuk memenuhi kebutuhan ibu kota baru, PLN mesti merombak Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik periode 2019-2028.

Proyek ibu kota baru akan menggenjot kebutuhan listrik Kalimantan Timur dari 691 ke 1.555 megawatt (MW).

Tanpa penyesuaian rencana, PLN hanya akan membangun tiga pembangkit listrik dengan energi terbarukan, yaitu PLTA Kelai (55 MW), PLTA Tabang (90 MW), and PLTA Kayan (90 MW). Ketiganya akan dibangun tahun 2025.

Dengan kata lain, untuk merealisasikan seluruh suplai listrik ibu kota baru yang ramah lingkungan, PLN masih perlu membangun pembangkit listrik berenergi terbarukan dengan total kapasitas sebesar 729 MW.

Persoalan lain yang diwanti-wanti lembaga masyarakat sipil seperti Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) adalah sekitar 1.735 lubang bekas galian tambang yang ditinggalkan begitu saja oleh perusahaan di Kalimantan Timur.

Angka itu berbeda dengan temuan pemerintah yang hanya mencapai 500-an lubang tambang.

Setidaknya 36 orang, yang sebagian besar anak di bawah umur, meregang nyawa di lubang tambang bekas galian batu bara di berbagai wilayah provinsi itu sejak 2011.

BBC Indonesia pernah mengulas persoalan ini secara rinci dalam artikel berjudul Ibu kota baru: Ribuan lubang tambang terbengkalai di Kaltim, 'cucu saya tewas di sana, saya harus tuntut siapa?'

Ada pula kekhawatiran komunitas adat Dayak Paser tentang penggusuran seiring pengembangan ibu kota baru.

"Kami tidak setuju dengan proyek itu. Kami takut dan sangat cemas," kata Dahlia, perempuan Dayak Paser berusia 23 tahun.

Dahlia mengaku belum pernah menginjakkan kaki ke Jakarta dan hanya melihat ibu kota itu melalui layar televisi. Ia tidak terkesan dengan gegap gempita Jakarta.

"Kami merasa seperti dijajah, hutan kami hilang, kami sulit mendapat air. Perusahaan perkebunan dan tambang lebih banyak mempekerjakan orang luar daerah," ujar Dahlia.

Kisah lebih lengkap tentang komunitas adat ini bisa Anda baca dalam artikel BBC Indonesia berjudul Warga Dayak Paser khawatir 'makin tersingkir' dari wilayah adat, 'tidak mau tambah melarat'.

Dalam liputan ini BBC Indonesia sempat berbincang dengan Bambang Brodjonegoro yang saat proyek ibu kota diumumkan berstatus sebagai Kepala Bappenas.

"Ibu kota baru akan dibangun dengan lebih modern, lebih baik ketimbang Jakarta," ujarnya saat berdiri di atas menara, melihat perbukitan penuh dengan pohon sawit.

"Air ledeng ibu kota baru aman untuk dikonsumsi. Akan ada gas yang tersambung ke rumah-rumah warga."

"Kita akan punya kendaraan listrik, transportasi publik, semua infrastruktur dasar yang sekarang tidak ada di kota-kota lain di Indonesia," tuturnya.

Sekitar pukul 09.00 pagi kala itu, Davi tengah bersiap berangkat ke sekolah hutannya.

Davi adalah salah satu orang utan yatim piatu di pusat rehabilitasi yang dikelola Yayasan Borneo Orang Utan Survival (BOS). Tempat itu berada di lingkar luar wilayah ibu kota baru.

Orang Utan merupakan primata yang kini sangat terancam punah, termasuk yang berada di hutan Kalimantan, menurut International Union for Conservation of Nature.

Saat kami melihat Davi, ia tengah berada di pundak Isna, pegiat di BOS yang ibarat 'ibu baru' baginya.

"Hubungan kami seperti ibu dan anak karena saya menjaga Davi sejak dia bayi. Mereka butuh figur ibu dan untuk itulah keberadaan kami di sini."

"Kami memberi mereka makan, mengajari mereka mencari makan, dan ketika mereka dewasa, kami menunjukkan kepada mereka cara memanjat pohon," tutur Isna.

Suaka bagi para orang utan itu berdiri di atas hutan yang dihijaukan kembali sejak tahun 1998, seluas 1.800 hektare. Beruang matahari juga menjadi salah satu penghuni tempat rehabilitasi tersebut.

Pimpinan BOS, Jamartin Sihite menyebut mereka secara terus-menerus bergelut dengan ancaman perambahan hutan ilegal dan perluasan kebun sawit.

"Banyak orang menganggap hutan adalah lahan kosong. 'Mengapa kamu mempertahankan hutan jika saya membutuhkan lahan'," ujarnya mengutip perkataan kelompok yang lebih condong ke industri ketimbang lingkungan.

Dan salah satu musuh abadi suaka orang utan itu, kata Sihite, adalah kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Kalimantan.

Pada tahun 2015 misalnya, Sihite menyebut 300 hektare lahan suaka orang utan yang dikelolanya terbakar.

Sihite berharap, para pimpinan pemerintah pusat yang nantinya tinggal di ibu kota baru akan merasakan langsung dampak kebarakan hutan yang selama ini diderita warga dan satwa di Kalimantan.

"Saat mereka mendekat ke alam dan menyadari betapa mahal keberadaannya, segala sesuatu akan lebih mudah," ujar Sihite.

"Jika tidak ada lagi hutan untuk orang utan, para pejabat itu akan melihatnya sendiri. Saya tidak perlu lagi terbang ke Jakarta dan menjelaskan situasinya kepada mereka," kata dia.

Di Jakarta, pendapat itu disetujui Sibarani Sofian. Ia tengah menanti persiapan proyek pembangunan desain ibu kota rampung, termasuk dasar hukum yang urung dibahas pemerintah dan DPR.

"Di Indonesia, segala peraturan sudah ada tapi penegakannya tidak mudah. Keputusan yang diambil tidak selalu satu pihak, ada dinamika politik dan ekonomi."

"Di titik itu saya belum terbayang ibu kota baru akan menjadi seperti apa. Mengelola ibu kota butuh keterampilan dan jam terbang. Mumpung kita sekarang mulai dari awal, mari kita mengelolanya dengan baik," kata Sibarani.