Kemendikbud: Indonesia Butuh 350.000 Guru SMK hingga Tahun 2029

KOMPAS.com - Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mencatat kebutuhan guru SMK hingga tahun 2029 mencapai 350.000 orang.

Oleh karena itu, Kemendikbud melalui BPPT Akan segera melakukan hilirisasi calon guru SMK, Pendidikan Guru SD, dan Pendidikan Jasmani.

“Kebutuhan guru SMK kita sekitar 350.000 orang sampai tahun 2029,” kata Kepala BPPT Anton Rahmadi dikutip dari laman resmi Puslapdik, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Kapan Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan 2024 Dibuka Kemendikbud?

Anton mengatakan, BPPT sudah menjaring calon guru SMK sebanyak kurang lebih 100.000 orang per tahun.

Namun, Anton berharap, nantinya juga ada calon guru SMK yang berasal dari penerima beasiswa afirmasi dan Asrama Mahasiswa Nusantara.

“Harapan juga ada dari mahasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi dan Asrama Mahasiswa Nusantara yang berpotensi disalurkan menjadi 1.700 guru pada tahun 2025, ditambah potensi mahasiswa penerima KIP Kuliah,” ujarnya.

Anton menjelaskan, BPPT akan melakukan pencarian riwayat belajar semua siswa penerima beasiswa atau yang memiliki kualifikasi sesuai nilai untuk menjadi guru SMK.

“Ini merupakan kolaborasi antara BPPT, Puslapdik, Ditjen Pendidikan Vokasi dan Ditjen GTK,” ungkapnya.

Baca juga: Beasiswa bagi Guru ke Jepang 2023, Uang Saku Rp 16 Juta Per Bulan

Pemenuhan target dosen S3

Selain untuk pemenuhan posisi guru SMK, BPPT kata Anton, juga akan meluncurkan program percepatan menuangkan dosen di tahun 2024.

Adapun program itu merupakan kolaborasi BPPT dengan Ditjen Pendidikan Vokasi, Ditjen Pendidikan Tinggi, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menargetkan mencapai 20 persen jumlah dosen S3.

“BPPT memang punya skema beasiswa untuk calon dosen jenjang S2 dan S3 selain Beasiswa Indonesia Maju, calon guru SMK dan pelaku budaya, tapi kalau mengandalkan skema reguler tersebut, kita akan kekurangan dosen S3 di tahun 2030, karena itu perlu dilakukan percepatan,” pungkas Anton .