Reshuffle Kabinet, Dosen UGM: Ingin Jaga Kepuasan Publik hingga 2024

KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta.

Jokowi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate yang ditahan karena menjadi terdakwa dugaan kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G.

Baca juga: 30 Kampus Swasta dengan Status Akreditasi Unggul dari BAN-PT

Lalu melantik Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo).

Selain itu, Jokowi melantik empat wakil menteri lainnya, yakni Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Prof. Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, serta Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama.

Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Arya Budi berpendapat reshuffle kabinet kali ini memiliki beberapa poin dalam perspektif politik.

Satu sisi untuk mengisi kursi yang kosong di menteri dan wakil menteri di Kemenkominfo.

Sisi kedua, secara politik yang merupakan bagian dari konsolidasi pemerintahan Jokowi yang sangat berkaitan dengan pemilu 2024.

"Sisi ketiga, yaitu profesional terkait dengan kinerja pemerintahan. Jokowi ingin memastikan pemerintahanya happy ending dan menjaga kepuasan publik terkait pemerintahan yang ia pimpin," kata dia mengutip laman UGM, Senin (17/7/2023).

Saat ditanya mengenai isu reshuffle yang menjadi rumor bagi-bagi kekuasaan, dia menyebut, sebenarnya reshuffle kabinet dengan tujuan bagi-bagi kekuasaan itu sudah dilakukan dari reshuffle 2020, 2021, dan 2022.

Itu bukan hal yang baru dan hampir terjadi di semua negara demokrasi, berkoalisi dengan memasukkan politisi ke kabinetnya.

Baca juga: 5 Jurusan yang Sedikit Peminat tapi Peluang Kerja Besar

Namun, motif kali ini untuk menjaga kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan sampai masa akhir jabatan di tahun 2024.

"Ada beberapa figur yang memiliki kepentingan, Presiden Joko Widodo lebih banyak motif ingin orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden Joko Widodo dan tentunya sudah melalui screening sehingga tidak terjerat kasus," jelas dia.

Dia menegaskan, posisi menteri dan wakil menteri yang di Kemenkominfo memiliki porsi pekerjaan yang berat. Karena, di sana ada kasus dan pekerjaan rumah yang harus diperbaiki.

Tak lupa, sebut dia, posisi wakil menteri di Kemenag yang saat ini masih berkaitan dengan pelaksanaan haji.

Dia menambahkan, janji kampanye Jokowi yang belum tuntas harus disegerakan. Hal itu demi menjaga kinerja agar tidak tercipta isu secara umum menjelang ganti presiden di 2024.

Baca juga: 55 Perguruan Tinggi dengan Status Akreditasi Unggul dari BAN-PT

"Saya fikir juga akan lebih penting di platform ekonomi untuk kepuasan publik, jika tidak ada perubahan sampai 2024, on the track, dan tidak ada guncangan politik dan isu hukum maka bisa dibilang komposisi sekarang akan maksimal," tukas dia.