Konferensi Ilmiah Akuntasi, Airlangga Optimis 97 Persen Potensi Indonesia Tidak Alami Resesi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, menyatakan, potensi Indonesia menghadapi resesi ekonomi berada pada angka tiga persen.

Angka tersebut membuat Indonesia menempati posisi yang lebih baik dibandingkan negara lain khususnya dalam Forum G20. “Itu artinya 97 persen Indonesia tidak mengalami resesi. Ini angka yang luar biasa,” ungkap Airlangga.

Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menjadi pembicara utama dalam Konferensi Ilmiah Akuntansi X 2023 (KIA), di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023.

Fekultas Ekonomi dan Bisnis UMJ berkesempatan menjadi penyelenggara Konferensi Ilmiah Akuntansi X 2023 yang merupakan program IAI-KAPd (Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik).

Tahun ini konferensi mengusung tema "Post Covid19 Economic: Accountability in Collaboration, Recovery and Sustainability".

Airlangga juga menyampaikan, pemerintah memiliki strategi pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi.

“Seluruh sumber daya bangsa ini harus terus dioptimalkan salah satunya entrepreneurship. Pemerintah mendorong usaha, dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan 1.000 Start Up,” jelas Airlangga.

Airlangga yang hadir secara daring menyampaikan, pemerintah mendorong program-program yang mendukung wirausaha di Indonesia sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki Indonesia.

Kredit Usaha Rakyat digalakkan untuk menumbuh kembangkan usaha dari pelaku UMKM. Selain itu pemerintah juga mendorong program 1.000 Start Up karena keberadaannya sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam pemaparannya, Menko Perekonomian juga menaruh perhatian pada bonus demografi Indonesia pada 2030.

Baca juga: 13 Kampus dengan Prodi Akuntansi Berakreditasi Unggul versi LAMEMBA

Airlangga mengingatkan, dalam rangka mendukung bonus demografi peran akademisi dilibatkan untuk menghasilkan produk penelitian sehingga muncul kebaruan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.

Maka dari itu pemerintah memfasilitasi pendanaan riset dan inovasi yang berada di bawah BRIN dan LPDP.