12 Persen Pengangguran Indonesia Lulusan S1 dan Diploma, Ini Faktornya

KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah mengatakan sekitar 12 persen pengangguran di Indonesia saat ini didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma.

Menurut dia, besarnya jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi ini disebabkan tidak adanya link and match antara perguruan tinggi dengan pasar kerja.

Baca juga: 2 Sekolah Kedinasan Ini Tidak Ada Syarat Tinggi Badan, Lulus Jadi PNS

"Kita masih punya PR (Pekerjaan Rumah) bahwa jumlah pengangguran lulusan sarjana dan diploma masih di angka 12 persen karena tidak adanya link and match," ujar dia dalam keterangannya mengutip laman UGM, Kamis (23/2/2023).

Ida mengaku, saat ini jumlah kelompok pekerja saat ini didominasi dari lulusan pendidikan SMP dan Sekolah Dasar.

"Kelompok yang bekerja sebagian berpendidikan SMP ke bawah, justru yang menganggur lulusan SMK, diploma dan sarjana," ucap dia.

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek, dia berharap bisa mengurangi angka pengangguran dan banyak lulusan diploma dan sarjana yang diterima pasar kerja.

"Saya kira dengan program pemagangan dilakukan anak-anak sudah dipersiapkan siap kerja sebelum lulus. Dengan MBKM mengurangi miss link and match, yang lulus hari ini tidak menambah pengangguran," ungkap dia.

Meski tidak menargetkan jumlah pengangguran yang bisa diturunkan dari program MBKM, Ida berharap program magang kerja bagi para mahasiswa bisa mengurangi kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan pasar kerja.

"Kita berharap pengangguran semakin turun, tidak ada target khusus," ucap dia.

Baca juga: 10 Jurusan UI Punya Daya Tampung Besar di SNBT 2023

Terkait banyaknya buruh yang menjadi korban PHK akibat terkena dampak penurunan ekonomi global sekarang ini, Ida mengatakan pemerintah belum memikirkan untuk memberikan subsidi upah seperti dalam tiga tahun terakhir.

Menurut dia subsidi upah saat itu diberikan karena adanya kondisi pandemi dan penyesuaian kenaikan harga BBM.

"Bantuan subsidi upah tahun 2020 dan 2021 karena ada pandemi dimana para buruh berkurang pendapatannya akibat banyak mereka yang dirumahkan," jelas dia.

Lalu tahun 2022 diberi subsidi upah, karena ada penyesuaian kenaikan harga BBM. Sehingga, pemerintah perlu membantu dengan subsidi upah.

"Mudah-mudahan (tahun ini) tidak ada yang membuat upah teman-teman buruh jadi berkurang. Sebenarnya kebijakan itu mengikuti kondisi,” tegasnya.

Meski ada ancaman resesi, imbuhnya, banyak negara yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif meski mengalami penurunan.

Baca juga: Beasiswa DSA bagi SMA-S1, Ada Bantuan Rp 3,6 Juta Per Semester

"Ekonomi kita diprediksi turun tapi dianggap sangat baik dengan negara lain, bisa tumbuh positif dan inflasi yang masih bisa terkendali. Meski ada penurunan tapi masih tumbuh positif," tukas dia.