Tahun Politik, Seminar Unej: Apakah ASN Netral 100 Persen? Ini Penjelasannya

Menurut Nuh, dalam momen Pemilu ASN selalu dihadapkan pada persoalan yang sulit jika dikaitkan dengan netralitas politik.

"Ada sebuah istilah yang menggambarkan hal itu. ASN itu ditempa oleh pandai besi politik. Artinya apa, regulasi yang diterapkan pada ASN dibuat oleh para politisi dan kemudian politisi memanfaatkan ASN untuk kepentingan politiknya," tegas Nuh.

Dikatakan, dalam teori principal-agent pada hakekatnya seorang birokrasi (ASN) ada kecenderungan menempel pada para politisi untuk mempertahankan kedudukannya.

Pada satu sisi politisi juga membutuhkan birokrasi untuk memuluskan jalan mereka meraih kemenangan dalam Pemilu.

"Sehingga memang sulit bagi ASN untuk bersikap netral 100 persen. Karena ada sifat resiprokal dalam hubungan keduanya. Saling menguntungkan dan keduanya memiliki ketergantungan," pungkas Nuh.

Baca juga: Ini Cerita Dokter Gigi Unej Raih Nilai Tertinggi UKMP2DG Se-Indonesia

Sedangkan pemateri lain, dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Unej Hermanto Rohman mengatakan, selain masalah netralitas politik, birokrasi Indonesia juga dihadapkan pada berbagai persoalan.

Radikalisme dan anti Pancasila menjadi persoalan lain yang dihadapi birokrasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh mulai sejak proses seleksi ASN.

"Karena secara kualitas, mutu manajemen SDM ASN masih kurang baik. Pada sisi lain distribusi ASN yang kurang merata dan praktek transaksi jabatan masih menjadi PR bersama dalam proses reformasi birokrasi," jelas Hermanto.