Kompas.com - 22/11/2021, 17:23 WIB
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di acara Merdeka Belajar episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Youtube Kemendikbud RI, Jumat (12/11/2021). KOMPAS.com/RAHEL NARDAMenteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di acara Merdeka Belajar episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual di Youtube Kemendikbud RI, Jumat (12/11/2021).
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Banyaknya keluhan mengenai tindakan kekerasan seksual di kampus menjadi salah satu latar belakang dibentuknya Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021.

Bahkan dari keluhan yang disampaikan para rektor perguruan tinggi dan hasil riset, kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan fenomena gunung es.

Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim dalam siaran langsung acara Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Senin (22/11/2021).

Nadiem Makarim mengatakan, dari laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan riset secara mandiri terhadap para dosen dan mendapatkan hasil mengejutkan.

Baca juga: Psikolog Unair: Peran Penting Orangtua agar Anak Tidak Kecanduan Gawai

77 persen mengaku ada kekerasan seksual di kampusnya

Sebanyak 77 persen dosen mengakui bahwa dalam lingkungan kampus terjadi kekerasan seksual.

"Jadi ini (kekerasan seksual di kampus) adalah situasi gawat darurat. Kita lihat ada satu celah kekosongan hukum. Kemendikbud Ristek segera menerbitkan peraturan untuk melindungi korban kekerasan seksual," ujar Nadiem Makarim.

Menurut Nadiem, dalam Permendikbud 30 ada beberapa komponen yang ada dalam peraturan tersebut, yakni mendefinisi kekerasan seksual karena masih ada masyarakat yang tidak tahu pelecehan seksual menjadi bagian dari kekerasan seksual.

Kemendikbud Ristek mengekspansi definisi itu, tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik tapi juga verbal dan digital.

Baca juga: Inspiratif, Dosen Unsoed Ini Raih Dua Penghargaan Internasional

Nadiem menerangkan, dalam Permendikbud 30 tersebut juga memastikan ada sanksi mulai dari ringan hingga berat untuk pelaku kekerasan seksual.

Satgas PPKS dipantau Kemendikbud Ristek

Komponen yang ketiga yakni ada institusionalisasi dalam masing-masing perguruan tinggi dalam bentuk Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Keberadaan Satgas PPKS ini, lanjut Nadiem, akan menjadi pusat pengaduan dan edukasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.