Survei: Mayoritas Kabupaten/Kota di Sumatera Dukung PTM Segera Dimulai

KOMPAS.com - Mendekati tahun ajaran baru, semua satuan pendidikan terus berbenah agar siap melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas.

Dari hasil survei penjaringan pengisian instrumen oleh 137 Kepala Bidang (Kabid) PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota dari 7 provinsi regional Pulau Sumatera, sebagian besar kabupaten/kota, komite sekolah, orangtua/wali dan pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan PTM segera dimulai.

Survei ini dilakukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi PAUD Berkualitas Regional 2 di Medan, Sumatera Utara, 14 hingga 17 April 2021.

Dalam agenda tersebut juga dilakukan survei terkait pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Baca juga: Matangkan Kuliah Tatap Muka, Undip Lakukan 3 Cara Ini

Mendukung dilakukan PTM

Berdasarkan hasil analisis isian instrumen diperoleh data antara lain:

• Sebanyak 5 persen kabupaten/kota menyatakan bahwa seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah divaksin.
• Sebanyak 23 persen kabupaten/kota menyatakan bahwa lebih dari 50 persen PTK sudah divaksin.
• Sebanyak 31 persen kabupaten/kota menyatakan bahwa kurang dari 50 persen PTK sudah divaksin.
• Sebanyak 40 persen kabupaten/kota menyatakan bahwa seluruh PTK belum divaksin.
• Hasil rekomendasi pembelajaran di masa pandemi Covid -19, sebagian besar kabupaten/kota di regional Sumatera merekomendasikan pembelajaran tatap muka sebanyak 79 persen.
• Sedangkan kabupaten/kota yang meminta dilakukan kombinasi antara PTM dan Belajar Dari Rumah (BDR) sebanyak 19 persen.

"Sebanyak 2 persen kabupaten/kota karena masih berada di zona merah, berharap BDR diterapkan," kata Direktur PAUD, Muhammad Hasbi seperti dikutip dari laman Ruang Guru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Direktorat SMA: Ini 6 Prosedur Kantin Sekolah di Era Kebiasaan Baru

Sebagian besar kabupaten/kota sudah memiliki surat edaran bupati/walikota/dinas mengenai pelaksanaan PTM dan pendidik siap vaksinasi. Sehingga satuan PAUD siap melaksanakan tatap muka terbatas. 

Menurut Muhammad Hasbi, adanya SKB 4 menteri merupakan dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi rujukan pembuatan turunannya. Sehingga data kesiapan sekolah perlu dirapikan terutama mengenai pemetaan data satuan PAUD.

"Jika data belum siap, maka segera dipersiapkan. Perlu mapping satuan yang sudah siap untuk PTM. Sambil menunggu regulasi, SOP mulai dirancang," terang Hasbi.

Baca juga: Siswa, Ini Lho Makna Lambang Osis di Seragam Kalian

Kesiapan tiap daerah memang berbeda. Hal ini  juga erat kaitannya dengan zona penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah. 

Mengikuti edaran Gubernur, satuan pendidikan siap melaksanakan PTM mulai Mei 2021 mendatang. Sebagian besar daerah telah memiliki SOP PTM. Selain itu kesiapan ini karena jumlah daerah zona hijau juga cukup besar.

APK PAUD menurun

Dalam instrumen yang diisi Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendiidkan yang hadir, terungkap terdapat kesenjangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data BPS yang berbeda untuk perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. 

Hasbi mengungkapkan, banyak terdapat perhitungan ganda seperti siswa Kelompok Bermain yang masuk ke TK, namun data belum dihapus.

Hal itu sesungguhnya dapat diantisipasi dengan melibatkan penilik, forum PAUD untuk mendorong satuan agar terus upadate data DAPODIK.

Beberapa hal yang menyebabkan turunnya APK PAUD ini salah satunya akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu terus memotivasi orangtua untuk mendaftarkan anaknya memasuki PAUD. Selain itu, pendataan di tingkat desa/kelurahan harus ditingkatkan dengan mendorong partisipasi aktif penilik/pengawas.

Baca juga: Ini 3 Keuntungan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka bagi Dosen

Ada beberapa hal lainnya yang menyebabkan turunnya APK PAUD, seperti:

• Masih tingginya biaya pendidikan di PAUD karena kebanyakan lembaga PAUD dikelola swasta yang berbiaya tinggi. Sehingga memberatkan orang tua. Sementara Lembaga PAUD negeri yang berbiaya terjangkau masih sangat terbatas, oleh karena itu nominal BOP seharusnya dinaikkan.
• Untuk meningkatkan motivasi PTK dalam mencari peserta didik perlu peningkatan kesejahteraan PTK.