Ini Catatan Komisi X DPR RI Terkait PAUD di Peta Jalan Pendidikan

KOMPAS.com- Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang disusun untuk tahun 2020-2035 dikritisi Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Kritik dari DPR RI, jika PJP yang sedang disusun saat ini belum mengakomodir Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan, PJP juga belum mengakomodir transformasi guru dan pendidikan inklusi.

Pihaknya mengatakan, PJP dinilai perlu dikritisi agar matang karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.

Baca juga: Komisi X DPR: DIY Bakal Jadi Percontohan Peta Jalan Pendidikan

“Permasalahan PAUD mulai dari penganggaran, pembangunan infrastruktur, permasalahan guru formal-non formal, hingga peningkatan kualitas, mutlak harus tercantum dalam PJP, karena usia PAUD sangat signifikan bagi perkembangan anak ke depan yang dapat bersifat permanen," ujar Hetifah melansir dari laman web dpr.go.id.

Begitu juga pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, harus diperhatikan dalam PJP sebagai upaya pemenuhan amanat undang-undang.

Baca juga: Seperti Ini Catatan Kritis Komisi X DPR Terkait Peta Jalan Pendidikan

Hetifah menambahkan, pihaknya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melibatkan organisasi-organisasi pendidikan dalam penyusunan PJP Nasional.

Seperti, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Lalu, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas (PORTADIN), Asosiasi Sekolah Rumah/ Home Schooling (Asah Pena), serta Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).

Semua organisasi ini, sempat hadir pada rapat virtual DPR RI dengan para pakar pendidikan dan ormas kependidikan, Selasa (19/1/2021).

Dalam rapat tersebut, membahas PJP dan apa saja yang harus dimasukkan dalam program ini termasuk program PAUD.

Baca juga: Agar Pendidikan Maju, Kualitas Guru PAUD Jadi Prioritas

“Mereka adalah pihak-pihak yang telah bertahun-tahun berjuang dalam dunia pendidikan nasional di bidangnya masing-masing. Mereka pasti lebih paham tentang apa yang menjadi permasalahan di lapangan,” politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Soal transformasi guru, ia mengatakan harus melibatkan semua pihak seperti LPTK, institusi pemerintahan terkait seperti BKN, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan juga organisasi-organisasi guru.

Rencana yang ada harus mengadaptasi best practice dari negara-negara lain namun tetap mempertimbangkan konteks lokal serta keberagaman Indonesia.

Sementara soal pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan bisa diintegrasikan dalam PJP. Menurutnya, kursus dan pelatihan adalah metode pendidikan yang sangat efektif dalam membantu meningkatkan keterampilan SDM Indonesia secara singkat dan spesifik.

Hal ini terlihat kecil, tapi dampaknya besar dan justru bisa konkret menjadi sumber pemberdayaan ekonomi.

“Saya harap Kemendikbud juga dapat memberikan dukungan pada lembaga-lembaga kursus yang sudah ada, seperti program peningkatan kualitas, digitalisasi, subsidi, dan lain-lain, karena sesungguhnya posisi mereka sangat strategis,” ungkap legislator asal Kalimantan Timur ini.