Ini Catatan Komisi X DPR RI Terkait PAUD di Peta Jalan Pendidikan

Kompas.com - 21/01/2021, 12:30 WIB
Seorang anak didampingi ibunya belajar dengan melihat tayangan siaran TVRI di rumah mereka, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/4/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik TVRI sejak Senin (13/4) hingga tiga bulan ke depan menyiarkan program belajar bagi siswa mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA guna membantu para siswa belajar di rumah selama wabah COVID-19. ANTARA FOTO/IRSAN MULYADISeorang anak didampingi ibunya belajar dengan melihat tayangan siaran TVRI di rumah mereka, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (13/4/2020). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan lembaga penyiaran publik TVRI sejak Senin (13/4) hingga tiga bulan ke depan menyiarkan program belajar bagi siswa mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA guna membantu para siswa belajar di rumah selama wabah COVID-19.

KOMPAS.com- Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang disusun untuk tahun 2020-2035 dikritisi Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian.

Kritik dari DPR RI, jika PJP yang sedang disusun saat ini belum mengakomodir Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bahkan, PJP juga belum mengakomodir transformasi guru dan pendidikan inklusi.

Pihaknya mengatakan, PJP dinilai perlu dikritisi agar matang karena akan menghadapi revolusi industri 4.0 dan dampak yang mengikutinya.

Baca juga: Komisi X DPR: DIY Bakal Jadi Percontohan Peta Jalan Pendidikan

“Permasalahan PAUD mulai dari penganggaran, pembangunan infrastruktur, permasalahan guru formal-non formal, hingga peningkatan kualitas, mutlak harus tercantum dalam PJP, karena usia PAUD sangat signifikan bagi perkembangan anak ke depan yang dapat bersifat permanen," ujar Hetifah melansir dari laman web dpr.go.id.

Begitu juga pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas, harus diperhatikan dalam PJP sebagai upaya pemenuhan amanat undang-undang.

Baca juga: Seperti Ini Catatan Kritis Komisi X DPR Terkait Peta Jalan Pendidikan

Hetifah menambahkan, pihaknya berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat melibatkan organisasi-organisasi pendidikan dalam penyusunan PJP Nasional.

Seperti, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP), Himpunan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI).

Lalu, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Perkumpulan Orang Tua Penyandang Disabilitas (PORTADIN), Asosiasi Sekolah Rumah/ Home Schooling (Asah Pena), serta Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI).

Semua organisasi ini, sempat hadir pada rapat virtual DPR RI dengan para pakar pendidikan dan ormas kependidikan, Selasa (19/1/2021).

Dalam rapat tersebut, membahas PJP dan apa saja yang harus dimasukkan dalam program ini termasuk program PAUD.

Baca juga: Agar Pendidikan Maju, Kualitas Guru PAUD Jadi Prioritas

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X