Kompas.com - 10/01/2021, 16:35 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).

Yayasan yang mendirikan sekolah, harus patuh pada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001. Dalam pasal 1 menyatakan bahwa tujuan didirikan yayasan adalah memberikan pelayanan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Termasuk, yayasan wajib berijin dan memiliki Tanda Daftar Yayasan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pembinaan Mental dan Kesejahteraan Sosial sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2007 pada pasal 2.

Rekomendasi lain, pihak sekolah harus bersikap bijak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah swasta yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan, harus menggunakan fungsi sosial dan kemanusiaannya ketika ada siswa yang orangtuanya mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi.

Baca juga: Panduan Belajar di Masa Pandemi Harus Antisipasi Angka Putus Sekolah

Apalagi, sekolah swasta juga mendapatkan Dana BOS dari pemerintah pusat melalui APBN. Masalah seperti ini seharusnya bisa dibicarakan secara internal.

Misalnya dengan memberikan keringanan pembayaran dan cara pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan kemampuan orangtua siswa. Sehingga, tidak perlu mengorbankan masa depan anak.

KPAI juga menghimbau, sekolah wajib memfasilitasi kebutuhan penyaluran minat, bakat dan kemampuan sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 12. Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018, juga dicantumkan jangan mencampuradukan antara permasalahan orangtua dengan hak anak untuk tetap dijamin hak atas pendidikannya.

Pihaknya, juga meminta semua Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten/kota bisa menjadi pengawas. Termasuk, membina semua sekolah agar mengedepankan fungsi sosial dan kemanusiaan.

Baca juga: Tips Mengatasi Stress karena Wabah Corona, Orangtua Silakan Baca...

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X