Menag Ajak Santri Pesantren Sejahterakan Tanah Papua

KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengajak komunitas pesantren untuk dapat turut serta berkiprah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Papua.

Demikian disampaikan Menag saat membuka gelaran virtual Muktamar Pemikiran Santri Nusantara seri ke-5, di Jakarta, Selasa (20/10/2020). Mukmatar ini mengangkat tema "Santri Bicara Papua: Membangun Damai di Bumi Cendrawasih".

Hadir sebagai pembicara Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani, Anggota Komisi Ombudsman Ahmad Suaedy, Ketua PWNU Papua Tony Wanggae, dan Dosen IAIN Jayapura Ade Yamin.

Baca juga: Bersama Kementan dan Intani, Kemenag Kembangkan Pertanian Pesantren

"Pesantren dengan pendidikannya yang moderat dan toleran sangat relevan untuk turut serta membangun kehidupan keagamaan di Papua," kata Fachrul melansir laman Kemenag.

Dia menjelaskan, Kemenag di tahun ini mulai merintis program "Kita Cinta Papua".

Program ini bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Papua lewat peningkatan pendidikan agama dan keagamaan ini melibatkan seluruh tokoh agama di Papua, tak terkecuali pesantren.

"Komunitas pesantren dapat berpartisipasi dalam pembangunan keagamaan di Papua melalui dakwah-dakwah yang disampaikannya," ucap Menag.

Santri dapat bergabung ke gerakan "Kita Cinta Papua"

Oleh karenanya, dia mengajak kalangan santri untuk bersama-sama mengembangkan Papua, yakni dengan bergabung dalam gerakan "Kita Cinta Papua", atau juga melakukan kegiatan sendiri dengan tujuan yang sama.

Menag meminta acara Muktamar ini mampu memberi kontribusi untuk membantu mewujudkan program "Kita Cinta Papua" secara holistik dan aplikatif. Dia percaya komunitas pesantren dan para santri mampu mewujudkan hal ini.

"Pesantren adalah institusi pendidikan dengan pengalaman panjang. Tentu memiliki sumberdaya manusia yang memadai untuk berkiprah sebagai motor pemberdayaan bagi Indonesia maju. Terlebih dalam pendidikan keagaman, dakwah, dan pengabdian masyarakat, dan utamanya di Papua," ungkap Menag.

Sementara Ketua PP Lakpesdam NU, Rumadi Ahmad menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Pemerintah sudah melakukan berbagai ikhtiar agar Papua memiliki kesempatan yang sama dengan provinsi lain. Masyarakat Papua harus secepatnya memiliki kesejahteraan yang sama dengan provinsi yang lain," ujar Rumadi.

Bahkan, Rumadi mengaku, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, pada 29 September 2020, Presiden Jokowi telah menandatangani Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Peningkatan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Baca juga: Dana BOP Rp 578 Miliar Siap Cair ke Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

"Ini ikhtiar yang harus kita dorong agar masyarakat Papua mencapai kesejahteraan yang baik seperti provinsi yang lain. Pesantren juga harus ikut terlibat untuk bersama membangun Papua," tutup Rumadi.