Ganjar Pranowo: Jangan Ada Kolusi pada PPDB 2020

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan agar tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB daring tahun 2020. Anak-anak hendaknya diajarkan perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.

“Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane (alasannya), tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu," kata Ganjar Pranowo.

Ia melanjutkan "Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan,” kata Ganjar di kompleks kantor Gubernur Jateng, dikutip dari jatengprov (18/6/2020).

Baca juga: Ganjar Pranowo Ingatkan Orangtua Jujur Saat Mengisi Data PPDB 2020

Jika nanti harus ada kebijakan, kata Ganjar, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil. Tentu dengan pertimbangan yang diserahkan kepada dirinya selalu gubernur.

Yang penting, menurut Ganjar, ajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas. “Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik,” ucap Gubernur Jawa Tengah ini.

Verifikasi KK

Hal ini disampaikan Ganjar setelah adanya dugaan warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB daring.

Seperti halnya, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai, atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat.

“Ketentuannya KK satu tahun. Maka satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun. Dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah,” singgung Gubernur Ganjar.

Termasuk juga mengenai surat pindah tugas kerja orangtua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Hanya nanti semua akan diverifikasi lebih dulu.

“Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear,” ungkap Ganjar.

Melatih integritas

Gubernur Ganjar melihat, isu KK memang seolah sudah lama disiapkan. Misal KK, bisa ikut saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah.

Bahkan saat ini ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya.

Oleh karena itu, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem daring PPDB.

Sekali lagi Ganjar menegaskan, agar siswa dilatih integritas. Termasuk dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak.

Saat ini, masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar. Sebab, akses NIK yang semula hanya 300 ribu pengakses per hari, kemarin sudah ditambah kapasitasnya. Saat ini 1 juta pengakses per hari bisa membukanya.

“Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala,” ungkap Gubernur Ganjar.