Mengubah Kurikulum, Meraih Mutu?

Kompas.com - 19/06/2020, 11:11 WIB
Seorang calon siswa lulusan SMP mendapat pelayanan oleh petugas layanan informasi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMA 2 Tegal, Rabu (17/6/2020) KOMPAS.com/Tresno SetiadiSeorang calon siswa lulusan SMP mendapat pelayanan oleh petugas layanan informasi PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMA 2 Tegal, Rabu (17/6/2020)

KOMPAS.com - Selain sudah memasukan "baseline" indikator mutu menggunakan capaian PISA 2018 dan AKSI 2019 di RPJMN 2019-2025 dan Renstra Kemdikbud 2019-2025 karena gawatnya situasi mutu pendidikan Indonesia yang terbebani nyaris Rp 1.000 Triliun setiap Tahun (Kompas.com), saya mendengar Kemdikbud berupaya mengubah kurikulum SD/MI untuk meraih perbaikan mutu.

Upaya itu patut dihargai, karena kurikulum itu ibarat resep layaknya dan saking pentingnya "ingredients" produk sudah diatur dalam UU Sisdiknas dalam bentuk Mata Pelajaran (Mapel) wajib, meskipun "prosesnya" diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Sehingga, pertama, mengubah kurikulum wajib memperhatikan payung hukum ini agar tak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan biasanya tak memperoleh hasil maksimal, apalagi UU Sisdiknas sedang dalam proses politik direvisi.

Kedua, meskipun ketika proses politis sudah dipertimbangkan, maka "common sense" dalam berfikir harus disatukan dengan mitigasi gaduh yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan.

Semisal, alangkah wajarnya jika kaum terdidik mengatakan bahwa intisari moral Pancasila sudah ada dalam pelajaran Agama Islam dan agama lain yang diakui pemerintah, sehingga kedua Mapel ini disatukan.

Baca juga: Kemendikbud: Ketuntasan Kurikulum Tak Perlu Dipaksakan di Masa Pandemi

Alangkah gaduhnya ketika akhirnya ada yang membenturkan Pancasila dengan Agama, meskipun kaum terdidik paham bahwa kesamaan itikad bermoral semua Agama itu di Pancasila dan semua Agama memiliki perbedaan yang mustahil disatukan.

Ketiga, adalah wajar pula jika sesama Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPA) adalah "Sciences" yang memiliki kaidah keilmuan yang sama, sehingga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) adalah kumpulan pakar IPA dan IPS termasuk Sejarah.

Namun alangkah bingungnya guru kelas di jenjang SD/MI ketika akan mengajarkan intisari kaidah dasar itu karena cara berpikir "silo" yang sudah terbentuk dan memiliki logika yang khas masing masing.

Keempat, dampak taktis pelaksanaan di lapangan. Sebagus apapun "resep" itu diperbaiki, jika juru masaknya hanya dilatih "Knowledge" dalam memasak dan tidak permah dilatih mempraktekan "Knowhow", maka mapel tidak akan pernah disukai para murid.

Apalagi jika berpikir dengan "common sense" dan hanya mendengar keluhan guru SD/MI bahwa penyebab buruknya hasil belajar adalah karena kurangnya waktu untuk mata pelajaran tertentu saat di kelas.

Maka penambahan waktu mapel yang kenaikan mutunya ditarget Renstra Kemdikbud seperti Bahasa Indonesia dan Matematika hanya akan menambah kecemasan, stres dan trauma murid dan gurunya, jika pembelajaran di kelas SD/MI tidak berubah.

Perbaiki pembelajaran di kelas

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X