Akademisi UGM: PSBB Dilonggarkan Persulit Pengendalian Corona

Kompas.com - 29/05/2020, 19:05 WIB
bWarga saat berbelanja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Pedagang kembali meramaikan pasar Tanah Abang, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penutupan sementara Pasar Tanah Abang hingga 22 Mei 2020 untuk mengurangi kerumunan orang di ruang publik guna mencegah penyebaran COVID-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGbWarga saat berbelanja di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2020). Pedagang kembali meramaikan pasar Tanah Abang, saat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang penutupan sementara Pasar Tanah Abang hingga 22 Mei 2020 untuk mengurangi kerumunan orang di ruang publik guna mencegah penyebaran COVID-19.
|

KOMPAS.com - Rencananya, awal Juni 2020 akan diberlakukan pelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tentu hal ini untuk mendorong kegiatan ekonomi dan aktivitas kegiatan masyarakat bisa berjalan seperti sedia kala. Namun, semua tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Hanya saja, pelonggaran aturan tersebut terlalu berisiko pada jumlah pasien positif. Hal ini dikemukakan oleh akademisi atau Epidemiolog Universitas Gadjah Mada ( UGM), Riris Andono Ahmad.

Baca juga: Pakar UGM: Gizi Makanan Lebih Berperan Tingkatkan Imun ketimbang Suplemen

Menurut dia, pelonggaran tersebut akan berisiko kurva jumlah pasien positif bisa bertambah karena sulitnya dilakukan pengendalian.

Namun begitu, pelonggaran tersebut bergantung dari ketegasan pengawasan pemerintah lewat aparat TNI/Polri di lapangan.

"Tergantung pelonggarannya, tapi secara umum bisa mempersulit pengendalian," ujar Riris seperti dikutip dari laman UGM, Jumat (29/5/2020).

Sangat berisiko jika dilonggarkan

Dari sejumlah penemuan di lapangan, penularan virus corona banyak terjadi di pasar, pertokoan, pusat keramaian dan sarana transportasi.

Sehingga akan sangat berisiko jika dilonggarkan dan masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan pencegahan penularan Covid-19.

Untuk itulah jika pemerintah menerapkan new normal, maka pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat di lapangan sangat diperlukan.

Sebab, banyak warga masyarakat belum sepenuhnya patuh dan mau mengikuti prosedur kesehatan seperti menjaga jarak lewat physical distancing, menggunakan masker dan sering mencuci tangan bila sudah memegang sesuatu di luar rumah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X