Nadiem Makarim: Baru 47 Persen Sekolah di Sumut Jalani PTM Terbatas

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim meminta pemerintah daerah (Pemda) Sumatera Utara (Sumut) untuk memprioritaskan akselerasi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Hal itu dilakukan demi mendorong pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Sumut dan memfasilitasi lebih banyak lagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Memulai kunjungan kerjanya di Sumut, Mendikbud Ristek beraudiensi dengan pimpinan daerah se-Sumut yang dipimpin oleh Gubernur Edy Rahmayadi.

Menteri Nadiem mengapresiasi capaian 47 persen sekolah di Sumut yang telah melaksanakan PTM terbatas.

"Ini saya apresiasi, dan layak menjadi contoh daerah lain. Banyak daerah yang belum mencapai angka itu. Tapi tentunya masih dapat ditingkatkan, terutama jenjang PAUD dan SD," kata Nadiem melansir laman Kemendikbud Ristek, Selasa (26/10/2021).

Untuk itu, dia meminta agar akselerasi vaksinasi PTK diprioritaskan, agar dampak kehilangan kemampuan belajar atau learning loss pada anak tidak semakin besar.

"Prioritas pertama, seperti arahan Pak Presiden, segera untuk mengakselerasi vaksinasi, menjaga protokol kesehatan, dan sekolah sudah harus tatap muka secara terbatas," ujar dia

Walikota Medan, Bobby Nasution menyampaikan, jumlah anak yang telah menerima vaksinasi hingga saat ini telah mencapai 105.651 orang atau sekitar 80 persen.

Target vaksinasi bagi anak usia 12 tahun ke atas per hari adalah 5.000 orang, dengan siswa jenjang SMP kelas 2 dan 3 sebagai sasaran utama.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut Gubernur Edy Rahmayadi dan Menteri Nadiem mengajak Bupati dan Wali Kota untuk memberikan pandangan tentang berbagai program Merdeka Belajar dan program prioritas lainnya.

Salah satu hal yang disambut positif dalam diskusi adalah kesempatan guru honorer untuk lolos dalam seleksi ASN PPPK.

Tahun ini merupakan tahun pertama pemerintah membuka satu juta formasi guru ASN PPPK.

Menteri Nadiem menyampaikan, tes seleksi memang sudah menjadi keharusan dalam proses pengangkatan guru ASN PPPK.

Kementerian pun telah memberikan beberapa kali afirmasi untuk memperbesar peluang lolos para guru.

Di sisi lain, Nadiem memohon agar pemda dapat memfasilitasi pelatihan atau bimbingan bagi guru.

"Jika bapak ibu ingin lebih banyak guru yang lolos, berikanlah mereka bimbingan. Sumber-sumber belajar sudah kami sediakan gratis. Pemda bisa fokus pada dua hal, formasinya dibuka, dilengkapi, lalu diberikan fasilitasi pelatihan dengan mendatangkan pakar,” tutur Nadiem.

Nadiem Makarim berpesan, agar pemda tidak perlu khawatir pemerintah pusat tidak akan membayar gaji para guru. Anggaran gaji guru ASN PPPK sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.