Guru Besar Unpad: Media Sosial Hancurkan Nilai Kemanusiaan

KOMPAS.com - Perkembangan teknologi komunikasi, terutama media sosial (medsos) seharusnya digunakan untuk memudahkan antarbangsa maupun komunitas untuk melakukan pertukaran budaya yang saling menguntungkan.

Demikian disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, Deddy Mulyana melansir laman Unpad, Senin (21/6/2021).

"Tapi kenyataannya, media sosial saat ini cenderung digunakan untuk saling menghancurkan," ucap dia.

Menurut Deddy, media sosial dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena ini, kata dia, diperkuat dengan adanya temuan riset di Amerika Serikat pada 2009 ketika media sosial Facebook dan Twitter tengah populer.

Hasil riset tersebut memprediksikan, dua media sosial tersebut dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Gejala-gejala ini sudah lama terlihat di seluruh dunia, termasuk di negara kita," ucap Deddy.

Pengaruh media sosial

Dia menyebut, berbagai peristiwa, konflik, hingga polarisasi politik kerap muncul akibat pengaruh media sosial.

Salah satu pengaruh tersebut adalah masifnya peredaran hoaks di media sosial.

Dia mengatakan, banyak dari perilaku hoaks di media sosial yang berujung pada kerusuhan dan pembunuhan.

Lanjut dia menuturkan, beberapa dampak yang ditimbulkan dari media sosial adalah adanya kesetaraan semu hingga keintiman semu.

Menurut Deddy, media sosial telah menciptakan perilaku iri hati dan ilusi.

Bayangkan saja, lanjut dia, di media sosial banyak orang mengunggah foto-foto yang bagus meskipun fakta yang sebenarnya tidak seperti itu.

"Akhirnya kita terobsesi dengan segala hal, hubungan, dan gaya hidup yang tidak nyata," jelas dia.

Karena itu, sebut dia, demi menyongsong era masyarakat digital 5.0, maka perlu keseimbangan teknologi dan kesejahteraan sosial.

"Komunikasi tatap muka tetap diutamakan ketimbang komunikasi via media digital," tegas dia.

Dia menambahkan, penguatan pendidikan karakter dan literasi digital juga diperlukan, baik di tingkat keluarga hingga lembaga pendidikan.

Selain itu, peran pemerintah melalui penerapan peraturan perundang-undangan juga diperlukan dalam meredam efek dari media sosial.