Penilaian Kenaikan Kelas Siswa di Tengah Pandemi Covid-19 Jangan Rugikan Siswa

KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (Wasekjen FSGI), Fahriza Tanjung mengatakan pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) untuk kenaikan kelas di tengah wabah pandemi Covid-19 harus mengutamakan prinsip fleksibilitas, berkeadilan, non-diskriminatif, dan tak merugikan siswa.

FSGI meminta dinas pendidikan dan sekolah tetap harus mempertimbangkan akses siswa terhadap internet dan kepemilikan gawai.

"Jika di sekolah (daerah) tersebut pelaksanaan PJJ sudah efektif maka nilai kenaikan kelas bisa diambil dari akumulasi proses pembelajaran yang selama 1 semester ini dilakukan, baik record nilai sebelum pandemi maupun setelah pandemi (PJJ)," kata Fahriza dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurutnya, PAT tak bisa dilakukan serentak di waktu yang sama bagi semua siswa. Hal itu mengingat banyak siswa tak punya gawai di satu sekolah tertentu.

"Ataupun punya hanya 1 gawai. Itu pun dipegang orang tua," ujar Fahriza.

Ia juga mengusulkan PAT bagi sekolah di daerah yang tak efektif dalam pelaksanaan PJJ selama tiga (3) bulan ini, bahkan relatif tak berjalan karena keterbatasan gawai, jaringan internet, bahkan keterbatasan listrik.

Menurutnya, nilai kenaikan kelas siswa bisa diambil dari proses pembelajaran selama sebelum pandemi (sebelum belajar dari rumah diterapkan).

"Format PAT-nya pun bisa dengan penugasan portofolio belaka. Berbeda dari yang PJJ online," tambah Fahriza.

Oleh karenanya, FSGI meminta Kemdikbud-Kemenag memberikan penguatan kembali kepada dinas pendidikan dan kepala sekolah (termasuk guru). Prinsipnya, jangan sampai siswa dirugikan.

"Jangan sampai ada siswa tak naik kelas di masa krisis pandemi ini," kata Fahriza.

Fahriza menilai ada tantangan bagi kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan yang terkadang tak cukup arif dan bijak dalam proses penilaian siswa di masa pandemi meskipun prinsip pengelolaan sekolah berdasarkan "Manajemen Berbasis Sekolah" (MBS).

"Atau ada juga fakta kepala sekolah belum percaya diri sepenuhnya dan otonom dalam mengelola PJJ. Mengingat rumitnya birokrasi pendidikan daerah dan pelaporan administratif yang terkadang tak rasional dan berkeadilan," tambahnya.