Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinformasi GDHCN, WHO Tidak Punya Kewenangan Membatasi Akses Wisatawan

Kompas.com - 09/12/2023, 08:48 WIB

Tim Cek Fakta

Penulis

Lihat Foto

Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus saat konferensi pers peringatan 75 tahun Organisasi Kesehatan Dunia di Jenewa, pada 6 April 2023. WHO menyatakan pada Jumat (5/5/2023), bahwa Covid-19 tidak lagi menjadi darurat kesehatan global. Lalu, pada Kamis (11/5/2023), dia mengumumkan bahwa cacar monyet bukan lagi darurat kesehatan global.(AFP/FABRICE COFFRINI)

Tangkapan layar unggahan dengan konteks keliru di sebuah akun X, 16 November 2023, kewenangan WHO untuk membatasi akses wisatawan ke suatu negara.

KOMPAS.com - Di tengah peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara, tersiar narasi yang menyebutkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menerbitkan sertifikat kesehatan digital.

Akun X atau Twitter ini pada 16 November 2023, mengunggah video berdurasi 1 menit 28 detik menampilkan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros menyebutkan soal Jaringan Sertifikasi Kesehatan Digital Global atau Global Digital Health Certification Network (GDHCN).

Berikut narasi yang ditulis, dalam terjemahan bahasa Indonesia:

WHO - WHO akan segera meluncurkan Sertifikat Kesehatan Global yang menjadi komitmen G20.

Ini akan mendaftarkan vaksinasi yang diperlukan untuk bepergian menurut WHO. Semua terlampir pada ID Digital Anda & pada akhirnya alokasi Karbon Anda.

Anda tidak memilih ini.

akun X atau Twitter Tangkapan layar unggahan dengan konteks keliru di sebuah akun X, 16 November 2023, kewenangan WHO untuk membatasi akses wisatawan ke suatu negara.

Lantas, benarkah narasi tersebut?

GDHCN tidak sama dengan sertifikat vaksin

Pernyataan Tedros dalam video disampaikan saat pidato pembukaan penandatanganan Jaringan Sertifikasi Kesehatan Digital Global bersama Uni Eropa, pada 5 Juni 2023.

Namun GDHCN tidak sama dengan sertifikat vaksin.

GDHCN merupakan platform sumber data terbuka bagi negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengakses dan secara sukarela menukar informasi kesehatan.

Namun WHO justru tidak memiliki akses ke data pribadi apa pun, selama sumber datanya memakai domain pemerintah.

Negara yang berhak membatasi akses

Pada halaman tanya jawab seputar GDHCN, sejauh ini data yang dipakai yakni sertifikat Covid-19.

Negara-negara anggota dapat mengakses data vaksin hanya untuk mengecek validasi informasi kesehatan.

Pakar tata kelola kesehatan global dari Simon Fraser Universitas Kelley Lee menjelaskan, GDHCN tidak akan membatasi perjalanan masyarakat berdasarkan vaksin yang ditentukan oleh WHO.