Corak Organisasi Kepanduan di Indonesia

Namun lima tahun kemudian, yakni pada 1966, Bung Karno menolak membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Keputusan tersebut membuat mantan anggota kepanduan protes pada pemerintah.

Mereka berdemo menuntut pembubaran PKI, yang kemudian gerakan itu dikenal dengan Angkatan 66.

Lalu pada 1961, Presiden pertama Republik Indonesia itu membubarkan seluruh organisasi kepanduan dan mendirikan Pramuka sebagai gantinya.

Baca juga: Siapa yang Membantu Baden Powell Mendirikan Kepanduan Putri?

Umumnya negara blok timur memegang kendali atas kepanduan, bukan masyarakat.

Pemimpin pandunya juga ditunjuk oleh pemerintah, termasuk penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Pemerintah lalu mewajibkan murid-murid di sekolah untuk mengikuti gerakan kepanduan.

Darmanto menuliskan, kepanduan semacam itu bukan contoh yang baik karena idealnya kepanduan merupakan gerakan tanpa pemaksaan dan pendiktean.

Gerakan Pramuka diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010. Pasal 20 UU Gerakan Pramuka mengatur bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis.

Kemudian Pasal 36 menegaskan, pemerintah memiliki tugas dan wewenang menjamin adanya kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan.