CEK FAKTA: Benarkah Oposisi Tak Lagi Dibutuhkan dalam Pemerintahan?

KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, oposisi tidak akan dibutuhkan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Bambang usai menghadiri open house di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada 11 April 2024.

Seperti diberitakan Kompas.com, Bambang mengatakan, yang dibutuhkan dalam pemerintahan baru adalah demokrasi gotong royong.

"Dan enggak dibutuhkan lagi oposisi. Saya mendukung Pak Prabowo merangkul semua parpol untuk bersatu membangun bangsa ini ke depan," kata Bambang.

Sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo dinilai memiliki tanggung jawab untuk merangkul semua parpol masuk ke pemerintahan. Akan tetapi, bukan berarti tidak akan ada sistem checks and balances.

"Lebih gampang (checks and balances) justru. Karena kan kalau oposisi bicara pride. Kadang lari dari substansi, tapi kalau satu koalisi bisa bicara dari hati ke hati dan lebih baik untuk masyarakat," ujar dia.

Lantas, benarkah oposisi tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan?

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, tidak sependapat dengan Bambang soal oposisi tidak lagi dibutuhkan dalam pemerintahan.

Menurut Yohanes, ketiadaan oposisi berarti tidak akan ada partai yang berani mengeluarkan kritik karena takut dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah.

Ia menjelaskan, motivasi oposisi mengkritik pemerintah adalah memberikan pandangan alternatif yang bisa digunakan di pemilu berikutnya sebagai rekam jejak.

Ketiadaan oposisi dalam pemerintahan juga bermasalah secara prinsip dan moral.

"Kalau semua berada di posisi pemerintah, ya pertanyaannya adalah kalau partai tidak setuju, kenapa mereka tidak memegang prinsip dan keluar dari pemerintah?" kata Yohanes.

Menurut Yohanes, risiko ketiadaan oposisi adalah kebijakan buruk dan tindakan-tindakan berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme makin tidak terkontrol.

"Kita bisa lihat bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang kontroversial tidak mendapat tanggapan dari partai-partai pendukungnya. Yang berteriak malah netizen," ujar Yohanes.

"Jadi apa guna partai kalau semua enggak ada yang berani mengkritik pemerintah karena ingin posisi dalam kabinet?" tutur dia.