Pentingnya Permintaan Maaf dari Negara atas Pelanggaran HAM Berat

KOMPAS.com - Permintaan maaf dari negara dinilai sebagai salah satu poin penting dalam penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan sebagai bentuk reparasi terhadap korban.

Pendapat ini disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Mahfud menyatakan, pemerintah tidak akan meminta maaf atas terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Pernyataan tersebut diutarakan Mahfud usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/5/2023).

Usman menyesalkan pernyataan Mahfud. Ia mengatakan, permintaan maaf adalah salah satu bentuk reparasi yang wajib diberikan negara kepada korban pelanggaran HAM berat.

"Di negara-negara lain, permintaan maaf juga menjadi salah satu keputusan politik negara untuk menarik batas demarkasi masa lalu dan masa kini," kata Usman, dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (3/5/2023).

Dia mencontohkan beberapa negara yang menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakatnya, seperti Chile, Australia, dan Belanda.

Menurut Usman, permintaan maaf merupakan salah satu bentuk penyesalan yang penting dari negara atas pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Dengan tidak adanya permintaan maaf, berarti negara tidak mengakui adanya kesalahan, dan pelanggaran HAM berat masa lalu berpotensi terulang kembali," tuturnya.

Negara-negara yang meminta maaf atas pelanggaran HAM berat

1. Chile

Dilansir The Washington Post, Presiden Chile Patricio Aylwin yang menjabat pada 1990-1994 meminta maaf atas kebrutalan pendahulunya.

Sebelumnya, Chile dikuasai oleh rezim militer di bawah diktator Jenderal Augusto Pinochet dari 1973 sampai 1990.

Kemudian, Aylwin membentuk komisi independen yang menemukan 3.197 orang dibunuh karena alasan politik atas perintah Pinochet.

Laporan itu membuka jalan untuk mengadili petugas militer atas pelanggaran yang mereka lakukan, dan pada akhirnya turut menyeret Pinochet ke pengadilan.

"Dengan ini saya meminta maaf kepada para korban dan kerabat mereka atas nama negara Chile," kata Aylwin, sambil berlinang air mata saat menyampaikan permintaan maaf yang disiarkan televisi nasional pada 1991.

2. Australia

Dikutip dari laman National Museum Australia, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menyampaikan permintaan maaf resmi kepada masyarakat Aborigin dan Selat Torres.

Permintaan maaf terutama ditujukan kepada Generasi yang Hilang (Stolen Generation), atas pemisahan paksa yang dilakukan pemerintah Australia.

"Kami mohon maaf atas undang-undang dan kebijakan berturut-turut Parlemen dan pemerintah yang telah menimbulkan kesedihan, penderitaan, dan kerugian yang mendalam bagi sesama warga Australia," kata Kevin Rudd, 13 Februari 2023.

"Kami mohon maaf terutama atas pemisahan anak-anak Aborigin dan Selat Torres dari keluarga mereka, komunitas mereka dan negara mereka," lanjutnya.

3. Belanda

Dilansir Reuters, Raja Belanda Willem-Alexander menyampaikan permintaan maaf pada 10 Maret 2020 atas kekerasan berlebihan di Indonesia selama masa pemerintahan kolonial.

Permintaan maaf tersebut membahas kekerasan yang dilakukan pasukan Belanda selama periode dari deklarasi kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949, ketika Belanda mengakuinya sebagai negara merdeka.

"Saya ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas kekerasan yang berlebihan di pihak Belanda pada tahun-tahun itu," kata Raja Willem-Alexander, di Istana Kepresidenan Bogor.

"Saya menyampaikan ini dengan kesadaran penuh bahwa rasa sakit dan kesedihan keluarga yang terkena dampak terus dirasakan hingga hari ini," tuturnya.