Kondisi Dalam Negeri Mencekam, Ini Penyebab Krisis Keamanan di Ekuador

KOMPAS.com - Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat nasional selama 60 hari, terhitung sejak Senin (8/1/2024).

Negara itu juga menyatakan perang, setelah geng narkoba menyandera lebih dari 130 penjaga penjara dan staf lainnya.

Geng narkoba itu juga sempat menyerbu sebuah stasiun TV selama siaran berlangsung sambil membawa senjata pada Selasa (9/1/2023).

“Kami sedang berperang, dan kami tidak bisa menyerah dalam menghadapi kelompok teroris ini,” kata Noboa, dilansir dari Aljazeera.

Dalam banyak video yang beredar di media sosial, tampak kondisi jalanan juga mencekam dan dipenuhi dengan pria bersenjata.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di Ekuador?

Baca juga: 5 Negara Paling Berbahaya di Dunia 2024, Indonesia Termasuk?

Penyebab ketegangan di Ekuador

Ketegangandi Ekuador terjadi kaburnya Adolfo Macias, seorang gembong narkoba ternama, dari sel tahanan, seperti dikutip dari Sky News.

Adolfo Macias atau lebih dikenal Fito, pertama kali dilaporkan hilang dari sel penjaranya pada Minggu (7/1/2024).

Padahal, Macias rencananya akan dipindahkan ke fasilitas keamanan paling tinggi pada hari tersebut.

Macias merupakan pemimpin geng Los Choneros dan sedang menjalani hukuman 34 tahun penjara atas kasus perdagangan narkoba dan pembunuhan.

Sekitar 150 sipir dan staf penjara disandera oleh para narapidana dalam insiden di setidaknya enam penjara.

Pada Selasa, kekerasan kemudian menyebar ke jalanan. Sebanyak 7 petugas polisi diculik dalam berbagai insiden di seluruh negeri dan lima ledakan dikonfirmasi di beberapa kota.

Baca juga: Presiden Ekuador Deklarasikan Perang dengan Gangster, Keadaan Darurat Selama 60 Hari

Lemahnya sistem keamanan Ekuador

Peningkatan kekerasan di Ekuador menunjukkan bahwa sistem pertahanan dan keamanan di negara itu buruk.

Dilansir dari Reuters, sistem keamanan Ekuador telah memburuk sejak pandemi Covid-19 yang juga berdampak pada negara tersebut.

Jumlah kematian akibat kekerasan meningkat menjadi 8.008 pada 2023, menurut pemerintah. Angka ini hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.