Ini yang Terjadi jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Bertahun-tahun

KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memberikan layanan dan jaminan pengobatan untuk masyarakat Indonesia.

Agar bisa mendapatkan fasilitas dari BPJS Kesehatan, seseorang harus terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, status kepesertaanya juga harus aktif saat akan mengakses layanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes). 

Di sisi lain, ada peserta BPJS Kesehatan yang status kepesertaanya tidak aktif karena menunggak membayar iuran BPJS Kesehatan tiap bulannya. 

Lantas, apa yang terjadi ketika peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama bertahun-tahun?

Baca juga: Benarkah Kacamata dan Alat Bantu Dengar Ditanggung BPJS Kesehatan?

Status kepesertaan akan dihentikan sementara waktu

Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi (PME) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan, peserta BPJS Kesehatan yang tidak membayar iuran selama beberapa waktu, atau menunggak pembayaran, maka status kepesertaannya akan dihentikan untuk sementara.

Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) 82 Tahun 2018 untuk waktu tertunggak yang dihitung paling banyak adalah 24 bulan.

"Bagi peserta yang tidak membayar iuran, maka status peserta JKN akan diberhentikan sementara (non aktif). Peserta baru akan aktif terlindungi program JKN oleh BPJS Kesehatan jika telah membayar iuran," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (20/10/2023).

Oleh karena itu, apabila terdapat peserta yang menunggak membayar iuran lebih dari 24 bulan, maka seseorang harus melunasi tunggakan tersebut apabila status kepesertaan ingin diaktifkan kembali. 

Selain itu, bagi peserta yang memiliki tunggakan, kemudian didaftarkan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda, maka tunggakan yang ada sebelumnya ditangguhkan terlebih dahulu.

"Hal tersebut perlu dilakukan agar peserta bisa aktif terlindungi menjadi peserta PBI atau PBPU Pemda," lanjut Muttaqien.

"Oleh karena itu, kembali kami mengharapkan masyarakat agar mengecek status kepesertaannya sehingga jika dibutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlindungi program JKN," pungkasnya.

Baca juga: Tidak Perlu ke Kantor Cabang, Berikut Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan BPU dan PU 2023