Menteri Ajak Masyarakat Tinggalkan Kendaraan Pribadi untuk Atasi Polusi Udara, Warganet Singgung soal Mobil Dinas

KOMPAS.com - Kendaraan pribadi versus kendaraan dinas belum lama ini tengah menjadi topik hangat di media sosial X, dulunya Twitter.

Hal ini dipicu imbauan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyarankan agar masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum dengan diresmikannya LRT Jabodebek.

Imbauan tersebut disampaikan salah satunya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Senin (28/8/2023).

"Kita harapkan dengan makin banyak masyarakat menggunakan fasilitas transportasi umum tentu akan mengurangi juga mobilitas menggunakan mobil pribadi dan memperbaiki kualitas dari udara di daerah Jabodebek,” ujar Sri Mulyani, dilansir dari Kompas.com, Senin.

Senada dengan bendahara negara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga mengatakan bahwa masyarakat perlu beralih ke angkutan umum sebagai bentuk partisipasi dalam menyelesaikan masalah polusi di ibu kota.

Permasalahan polusi udara di DKI Jakarta belakangan ini memang ramai diperbincangkan usai ibu kota dinyatakan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia.

Baca juga: Buruknya Kualitas Udara di Jakarta, Penuaan Dini, dan Risiko Kanker...

Baca juga: Pro Kontra Penyemprotan Air untuk Tangani Polusi Udara Jakarta

Warganet singgung soal mobil dinas

Imbauan para Menteri Presiden Joko Widodo itu justru mendapat respons negatif dari warganet.

Mereka ramai menyinggung penggunaan mobil dinas yang digunakan para menteri.

"Dimulai dari para pejabat eselon, menteri dan jendral serta para ASN, Jadi besok2 gak usah ada anggaran mobil dinas, gak perlu voreder2 an juga, begitukah kira2?" tulis @Stev********.

"Mereka para menteri sudah meninggalkan kendaraan pribadi sejak menjabat, Kan udah pakai kendaraan dinas menteri," tutur @LDjas****.

"Yang ngomong ke mana2 msh pake mobil dinas berpatwal tet tat tet tot. Pejabatnya cm 1. Mobil yg ngawal minimal 2, pengawalnya paling enggak ada 8," tulis @disinis****.

Baca juga: Apakah Pengobatan Penyakit akibat Polusi Udara Ditanggung BPJS Kesehatan?

Imbauan bentuk kepanikan pemerintah

DOC ISTIMEWA/PERTAMINA Modifikasi cuaca dengan penyemprotan air untuk mengatasi polusi udara. Uji coba Pertamina dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan menggunakan teknologi water spray buatan BRIN, penyemprotan air dilakukan di gedung tinggi Pertamina.

Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Gabriel Lele mengatakan, imbauan yang disampaikan para menteri itu merupakan bentuk dari kepanikan pemerintah dalam mengatasi polusi udara di DKI Jakarta.

"Ini bukan sebuah kebijakan yang dirancang secara baik. Hanya panik saja karena ada publikasi polusi udara yang meningkat lalu tiba-tiba mulailah ramai," kata Gabriel, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk meniggalkan kendaraan pribadi itu merupakan gestur politik simbolik yang dibuat dalam kondisi panik.