Gigih Berjuang Menggratiskan BPJS

PARA partai politik Indonesia sudah mulai kampanye menghadapi Pemilu 2024, dengan memajang billboard ukuran monumental dengan janji-janji yang wajar tentu saja harus bombastis. Namanya juga kampanye, maka wajar jika obral janji!

Satu di antara billboard dengan janji yang paling menarik perhatian adalah yang dipajang oleh salah satu parpol yang berjanji apabila menang Pileg 2024, maka BPJS akan gratis!

Mohon dimaafkan saya tidak menyebut nama jelas parpol tersebut demi tidak dituduh berkampanye untuk parpol tersebut.

Sudah barang tentu janji tersebut sangat didambakan pewujudannya oleh mayoritas rakyat Indonesia yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta harga obat yang dari hari ke hari terus menerus meroket dalam arti terus meningkat tanpa pernah menurun.

Biaya kesehatan merupakan beban berat bagi masyarakat Indonesia yang sebenarnya sudah cukup menderita akibat biaya pendidikan yang konon gratis, namun ternyata dibebani biaya sampingan mulai dari biaya buku, sumbangsih wajib gedung, studi wisata paksaan serta biaya wisuda termasuk sewa toga dan tata rias.

Apabila tidak dibayar, maka ijazah disandera alias tidak diserahkan ke siswa yang sebenarnya sudah lulus ujian.

Belum lagi biaya sewa rumah atau biaya cicilan kredit rumah yang cukup mencekik leher sambil menguras dompet. Jika BPJS gratis, maka jelas akan sangat membahagiakan rakyat Indonesia.

Bagi saya, janji BPJS gratis tergolong too good to be true alias terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya langsung menanyakan kepada sang tokoh pendiri parpol keren tersebut, apakah janji BPJS gratis benar-benar bisa ditepati oleh parpol keren tersebut.

Dengan tenang, tetapi tegas, sang tokoh menjawab “Bisa!”

Tim keuangan parpol keren tersebut sudah cermat menghitung bahwa ternyata untuk menggratiskan BPJS hanya membutuhkan anggaran dana tidak sampai 2 persen dari APBN.

Maka dengan syarat menang pemilu 2024, maka melalui DPR, parpol keren akan gigih berjuang agar UU Kesehatan RI berkenan menggratiskan BPJS yang menurut perhitungan tim keuangan parpol keren tidak sampai 2 persen APBN.

Mustahil ada anggota DPR kecuali yang tidak Pancasilais akibat tidak menghayati sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia berani melawan perjuangan menggratiskan BPJS.

Berarti kalau mau, pasti BPJS mampu digratiskan. Jika tidak mampu, berarti sekadar tidak mau belaka!

Selamat gigih berjuang menggratiskan BPJS demi kesejahteraan bukan sebagian, namun seluruh rakyat Indonesia. MERDEKA!