4 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Konsesi 80 Tahun, China Minta APBN Jadi Jaminan

KOMPAS.com - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung direncanakan akan selesai beroperasi pada 18 Agustus 2023.

Proyek kereta yang diklaim bisa melaju dengan kecepatan hingga 350 kilometer per jam ini diharapkan menjadi kado HUT Ke-78 RI.

"Kereta api cepat Jakarta-Bandung, kita harapkan mulai operasional 18 Agustus 2023 sebagai hadiah HUT Ke-78 RI," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dikutip dari Kompas.com (13/4/2023).

Lebih lanjut Luhut mengatakan, ia juga berkeinginan agar ada pemimpin China yang hadir guna melihat saat operasional kereta tersebut.

"Karena selalu ada keraguan baik dari masyarakat kita di sini bahwa ini akan selesai," kata dia.

Berikut ini sejumlah fakta terbaru terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung:

1. China minta APBN jadi jaminan utang

Dikutip dari Kompas.com (12/4/2023), Luhut sempat menjelaskan, bahwa pemerintah China  meminta agar APBN Indonesia bisa menjamin pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

"Masih ada masalah psikologis, kemarin mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang makanya mereka juga sedang pikir-pikir," kata Luhut.

Luhut mengatakan, pihaknya telah menawarkan alternatif agar penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.

"Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata dia.

Baca juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Setara Bangun 1.081 Km Tol di Sumatera

2. Suku bunga pinjaman 3,4 persen

Luhut mengatakan, Indonesia gagal melakukan negosiasi terkait suku bunga yang harus dibayarkan per tahun.

China sampai saat ini masih bersikukuh agar bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," ucap Luhut.

Namun ia mengatakan, Pemerintah akan tetap kembali melakukan upaya negosiasi penetapan bunga pinjaman ini agar tidak memberatkan keuangan negara.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, suku bunga yang diajukan 2 persen merupakan suku bunga yang diajukan pada 2017.

"Jadi sebagai perbandingan, kita 2 persen itu kan suku bunga waktu 2017. Waktu itu suku bunga industrinya rendah. Kalau kita lihat cost overrun mereka 3,4 persen itu sekitar 0,2 persen di bawah obligasi di bawah Pemerintah AS yang 30 tahun," jelasnya.

Meski demikian, Luhut tetap optimis Indonesia bisa membayar utang tersebut karena capaian pajak saat ini menurutnya sebesar 48,6 persen.

"Gak ada masalah (dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen), kamu kok ragukan negaramu? Kalian jangan underestimate (meremehkan) bahwa negara kita ini semakin efisien makin baik," ujarnya.