1 Maret Jadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Sejarah dan Alasannya

Kompas.com - 28/02/2022, 18:30 WIB

Taufieq Renaldi Arfiansyah,

Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

Taufieq Renaldi Arfiansyah

Penulis

Rizal Setyo Nugroho

Editor

Lihat Foto

Tentang Monumen Serangan Umum 1 Maret Yogyakarta. Monumen Serangan Umum 1 Maret berada di area sekitar Museum Benteng Vredeburg yaitu tepat di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Monumen ini dibangun untuk memperingati serangan tentara Indonesia terhadap Belanda pada tanggal 1 Maret 1949.(KOMPAS/DJOKO POERNOMO)

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selesai pengukuhan susunan Majelis Pembimbing Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 1978-1983 oleh Kepala Negara di Istana Negara, pertengahan Januari 1979. Paling kiri M. Jusuf (kini Ketua Bepeka), di belakang Sultan, almarhum Ali Moertopo, almarhum Lasiyah Soetanto, dan mantan Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin.

Tito Karnavian dan Sultan bertemu untuk bahas 1 Maret sebagai hari besar nasional di Gedhong Pracimasono, Senin (1/11/2021)

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menentapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Kedaulatan Negara," bunyi Keppres 2/2022 di laman resmi Kementerian Informasi, Kamis (24/2/2022).

Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Pada diktum kedua dijelaskan bahwa, Hari Penegakan Kedaulatan Negara bukan merupakan hari libur nasional.

Kemudian, keputusan tersebut mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.

“Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ditegaskan pada Diktum Ketiga.

Lalu, kenapa tanggal 1 Maret bisa ditetapkan menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara?

Kompas.com/JB Suratno (RAT) Sri Sultan Hamengku Buwono IX, selesai pengukuhan susunan Majelis Pembimbing Nasional dan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 1978-1983 oleh Kepala Negara di Istana Negara, pertengahan Januari 1979. Paling kiri M. Jusuf (kini Ketua Bepeka), di belakang Sultan, almarhum Ali Moertopo, almarhum Lasiyah Soetanto, dan mantan Menteri Perhubungan Roesmin Nurjadin.

Serangan Umum 1 Maret 1949

Hari Penegakan Kedaulatan Negara merupakan hari untuk memperingati peristiwa Serangan umum 1 Maret 1949 yang digagas oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Yogyakarta.

Serangan tersebut dilakukan oleh Panglima Besar Jendral Soedirman serta disetujui oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Selain itu, laskar-laskar perjuangan rakyat dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya juga mendukung peristiwa tersebut.

Pada peristiwa Serangan Umum 1 Maret bangsa Indonesia mampu menegakkan kembali eksistensi dan kedaulatan Negara Indonesia di dunia Internasional.

Karena pada peristiwa tersebut, upaya kedaulatan Indonesia mendapatkan perlawanan dari Belanda dengan melakukan agresi militer dan propaganda politik.