Simak, Berikut 5 Fakta Tidak Ada Penerimaan CPNS 2 Tahun

KOMPAS.com - Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang masih jadi favorit di Indonesia.

Semenjak pandemi virus corona masuk ke Indonesia, proses penerimaan CPNS 2019 ditunda. 

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) telah usai, namun tahap seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) belum terlaksana hingga kini.

Sementara itu pemerintah baru-baru ini mengumumkan tidak akan menerima pegawai baru melalui jalur seleksi CPNS.

Seperti apa fakta-faktanya?

Baca juga: CPNS 2020 Ditiadakan? Ini Tanggapan BKN...

1. CPNS ditunda 2 tahun

Dilansir Kompas.com, Selasa (7/7/2020), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2020 dan 2021.

"Rekrutmen CPNS dua tahun ini tidak ada," kata Tjahjo di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2020), seperti dikutip Tribunnews.com.

Akan tetapi, Tjahjo mengatakan, penerimaan sekolah kedinasan seperti sekolah kepolisian dan militer akan tetap terlaksana sesuai jadwalnya.

2. Kemenkeu menghentikan penerimaan CPNS

Salah satu kementerian yang sudah mengumumkan bahwa tak akan menerima CPNS adalah Kementerian keuangan atau Kemenkeu. 

Kemenkeu telah menghitung dan menyusun proyeksi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan kerja mereka.

Merujuk hasil perhitungan, diperoleh proyeksi kebutuhan SDM Kemenkeu pada 2020-2024 dengan asumsi minus growth sebesar -1,2 persen sampai dengan -2,2 persen per tahun.

Sementara itu, proyeksi jumlah pegawai Kemenkeu pada 31 Desember 2024 mencapai 75.263 orang.

Asumsinya, pada 2020 jumlah PNS Kemenkeu 80.926. Jumlah tersebut menyusut pada tahun-tahun berikutnya.

Baca juga: Menpan RB: Seleksi CPNS Kemungkinan Baru Dibuka Lagi pada 2021

3. Pendaftaran STAN distop

Meski jadi salah satu kampus favorit pilihan calon mahasiswa baru, tahun ini hingga 2024 pendaftaran Politeknik Keuangan Negara STAN dihentikan.

Hal itu selaras dengan rencana moratorium penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan.